Courtesy of TechCrunch

Korea Selatan Berjuang Perbaiki Sistem Keamanan Siber yang Terfragmentasi

Menyampaikan tantangan yang dihadapi Korea Selatan dalam mempertahankan keamanan siber seiring dengan perkembangan digitalnya yang pesat, serta upaya pemerintah untuk memperbaiki koordinasi dan respons siber secara nasional agar lebih tanggap dan efektif.

01 Okt 2025, 04.09 WIB

51 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Korea Selatan perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam menghadapi ancaman siber.
Kekurangan tenaga ahli dalam keamanan siber menjadi tantangan besar bagi pertahanan digital negara.
Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah keamanan siber harus lebih proaktif dan strategis, bukan hanya reaktif.

Seoul, Korea Selatan - Korea Selatan telah menjadi pusat teknologi digital dengan internet berkecepatan tinggi dan perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, LG, dan Hyundai. Namun, kesuksesan ini juga membuat negara tersebut menjadi target utama serangan siber yang sering. Tahun 2025 saja, telah terjadi beberapa insiden besar sehingga menimbulkan kerugian pada berbagai sektor seperti kartu kredit, telekomunikasi, startup teknologi, dan instansi pemerintah.

Masalah utama yang dihadapi adalah sistem keamanan siber yang terpecah menjadi beberapa kementerian dan lembaga yang bekerja sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan respons terhadap serangan seringkali lambat, tidak terkoordinasi, dan terkadang membuat kementerian saling menunggu satu sama lain. Tidak adanya badan pusat yang bertindak sebagai 'responder pertama' semakin menyulitkan penanganan serangan siber.

Selain itu, Korea Selatan juga mengalami kekurangan tenaga ahli keamanan siber. Kurangnya fokus pada pengembangan sumber daya manusia ini memperparah kondisi sehingga negara sulit membangun pertahanan yang bersifat proaktif. Kritikus menganggap pemerintah cenderung bersikap reaktif dengan mencari solusi cepat setiap krisis tanpa membangun fondasi ketahanan jangka panjang.

Dalam respons atas meningkatnya insiden siber, Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan berencana meluncurkan kebijakan dan langkah-langkah menyeluruh lintas kementerian untuk memperkuat keamanan siber. Pemerintah juga ingin memberi kewenangan lebih awal untuk menyelidiki serangan tanpa menunggu laporan dari perusahaan.

Meski demikian, ada kekhawatiran jika seluruh kontrol diberikan kepada kantor presiden, maka bisa terjadi politisasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Paket solusi yang ideal adalah membentuk badan pusat yang mengatur strategi dan koordinasi serta disertai pengawasan independen untuk menjaga transparansi. Kementerian teknis seperti KISA tetap bertanggung jawab menangani aspek teknis keamanan siber.

Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2025/09/30/a-breach-every-month-raises-doubts-about-south-koreas-digital-defenses/

Analisis Ahli

Brian Pak

"Pendekatan pemerintah yang reaktif terhadap keamanan siber dan kurangnya koordinasi membuat pembangunan pertahanan yang proaktif dan pengembangan tenaga ahli tertunda. Model hybrid dapat menjadi solusi ideal untuk menyeimbangkan koordinasi pusat dengan pengawasan independen teknis."

Analisis Kami

"Fragmentasi dalam pemerintahan Korea Selatan memang menjadi penghambat utama keamanan siber yang efektif, dan ini harus segera ditangani dengan integrasi yang baik. Pendekatan reaktif yang hanya mencari solusi cepat di setiap krisis tanpa membangun infrastruktur yang tahan lama hanya akan menambah kerentanan di era digital yang semakin maju ini."

Prediksi Kami

Jika Korea Selatan berhasil mengimplementasikan sistem koordinasi lintas kementerian dengan pengawasan independen, negara ini dapat memperkuat pertahanan siber dan mengurangi dampak dari serangan yang semakin sering terjadi.

Pertanyaan Terkait

Apa masalah utama yang dihadapi Korea Selatan dalam keamanan siber?

Korea Selatan menghadapi serangkaian serangan siber yang tinggi, mempengaruhi banyak sektor, termasuk perusahaan kartu kredit dan lembaga pemerintah.

Mengapa sistem pertahanan siber Korea Selatan dianggap terfragmentasi?

Sistem pertahanan siber dianggap terfragmentasi karena berbagai kementerian dan lembaga bekerja dalam silo, yang mengakibatkan respons yang lambat dan tidak terkoordinasi.

Apa langkah yang diambil oleh Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan untuk meningkatkan pertahanan siber?

Kantor Keamanan Nasional mendorong upaya lintas kementerian untuk meningkatkan koordinasi dan memperkenalkan langkah-langkah siber yang komprehensif.

Apa dampak dari kekurangan ahli keamanan siber di Korea Selatan?

Kekurangan ahli keamanan siber menghambat pengembangan pertahanan proaktif, menciptakan siklus buruk dalam menghadapi ancaman siber.

Apa saran Brian Pak terkait perbaikan sistem keamanan siber?

Brian Pak menyarankan agar dibentuk badan pusat untuk strategi dan koordinasi krisis, dengan pengawasan independen untuk menjaga akuntabilitas.