ICC Tinggalkan Microsoft Office, Pilih Software Open Source Eropa Demi Keamanan Data
Courtesy of CNBCIndonesia

ICC Tinggalkan Microsoft Office, Pilih Software Open Source Eropa Demi Keamanan Data

Menginformasikan bahwa ICC beralih dari Microsoft Office ke perangkat lunak open source Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi AS dan mengamankan kedaulatan data di tengah ketegangan politik dan keamanan internasional.

07 Nov 2025, 20.20 WIB
228 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Mahkamah Pidana Internasional beralih dari Microsoft Office ke perangkat lunak open source.
  • Keputusan ini mencerminkan kekhawatiran akan ketergantungan pada teknologi Amerika Serikat.
  • Sanksi pemerintah AS terhadap ICC memicu ketegangan dalam hubungan internasional.
Jakarta, Indonesia - Mahkamah Pidana Internasional (ICC) baru-baru ini memutuskan untuk berhenti menggunakan Microsoft Office dan mulai memakai perangkat lunak open source dari Eropa. Langkah ini diambil karena ada kekhawatiran soal ketergantungan berlebihan terhadap teknologi dari Amerika Serikat, terlebih di tengah ketegangan politik saat ini.
Perangkat lunak yang dipilih adalah OpenDesk, yang merupakan paket aplikasi perkantoran dan kolaborasi berbasis open source. Software ini disediakan oleh Center for Digital Sovereignty yang mendapat mandat dari Kementerian Dalam Negeri Federal Jerman untuk menyediakan layanan tersebut.
Keputusan ICC ini juga berhubungan dengan meningkatnya ketegangan antara pihak ICC dan pemerintah AS. Contohnya, sanksi yang dijatuhkan AS kepada pejabat ICC terkait penyidikan kejahatan perang yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gaza.
Sebelumnya, Jaksa ICC Karim Khan juga mengalami masalah kehilangan akses ke akun email Microsoft miliknya. Meski Microsoft menyangkal menangguhkan layanan, kejadian ini menimbulkan kekhawatiran dan memperkuat keinginan ICC untuk beralih ke software dari Eropa.
Selain ICC, beberapa wilayah di Jerman juga melakukan perpindahan serupa dari produk Microsoft ke solusi open source. Langkah ini didorong oleh masalah kedaulatan data dan ketergantungan pada perusahaan teknologi Amerika yang selama ini dianggap rentan terhadap intervensi luar.
Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251107143717-37-683237/microsoft-mulai-ditinggal-di-eropa-biang-keroknya-israel

Analisis Ahli

Dr. Andi Wijaya (pakar keamanan siber)
"Migrasi ke open source memberikan peluang untuk memperkuat kontrol terhadap data dan mengurangi potensi intervensi asing. Namun, keberhasilan transisi ini tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai."

Analisis Kami

"Keputusan ICC ini menandai langkah penting menuju kemandirian teknologi yang bisa menginspirasi lembaga internasional lain untuk melakukan hal serupa demi melindungi keamanan dan privasi data mereka. Meski migrasi ini membutuhkan usaha besar, manfaat jangka panjang dalam hal stabilitas dan kedaulatan digital akan jauh lebih berarti."

Prediksi Kami

Migrasi lembaga internasional lain dan instansi pemerintahan di Eropa ke perangkat lunak open source kemungkinan akan meningkat guna menjaga kedaulatan data dan menghindari ketergantungan pada teknologi Amerika Serikat.

Pertanyaan Terkait

Q
Apa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Pidana Internasional?
A
Mahkamah Pidana Internasional memutuskan untuk menghentikan penggunaan Microsoft Office dan beralih ke perangkat lunak alternatif asal Eropa.
Q
Mengapa ICC beralih dari Microsoft Office ke perangkat lunak open source?
A
ICC beralih ke perangkat lunak open source karena kekhawatiran atas ketergantungan pada teknologi Amerika Serikat.
Q
Apa itu openDesk yang digunakan oleh ICC?
A
openDesk adalah paket aplikasi perkantoran dan kolaborasi berbasis open source yang digunakan oleh ICC.
Q
Siapa yang menyediakan openDesk untuk ICC?
A
openDesk disediakan oleh Center for Digital Sovereignty atas mandat Kementerian Dalam Negeri Federal Jerman.
Q
Apa yang memicu ketegangan antara ICC dan pemerintah AS?
A
Ketegangan antara ICC dan pemerintah AS dipicu oleh sanksi yang dikenakan pada pejabat ICC dan upaya ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel.