Courtesy of CNBCIndonesia

Kebebasan Internet Merosot Drastis, 4,6 Miliar Terkena Sensor Tahun 2025

Menginformasikan meningkatnya sensor dan pembatasan akses internet di berbagai negara sepanjang tahun 2025 serta dampaknya terhadap jutaan orang, sekaligus memperingatkan potensi memburuknya situasi pada 2026.

14 Jan 2026, 14.10 WIB

194 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Sensor internet semakin meluas dan berdampak pada lebih dari separuh populasi dunia.
Negara-negara seperti India dan Iran menjadi contoh utama pelanggaran kebebasan internet.
Penggunaan VPN semakin dibatasi, mengurangi akses masyarakat terhadap informasi yang tidak disensor.

Jakarta, Indonesia - Pada tahun 2025, akses internet semakin dibatasi di banyak negara di seluruh dunia. Lebih dari setengah populasi global, sekitar 4,6 miliar orang, mengalami sensor atau gangguan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan tren memburuknya kebebasan internet yang semestinya dilindungi sebagai hak asasi manusia.

Asia menjadi wilayah paling parah terdampak pembatasan internet, dengan total 56 pembatasan baru di 10 negara. India tercatat sebagai negara dengan jumlah pembatasan terbanyak, yakni 24 kasus, diikuti oleh Irak, Afghanistan, dan Jammu & Kashmir. Banyak platform populer juga menjadi target sensor, termasuk Telegram yang kini diblokir lebih banyak daripada Facebook.

Di Eropa, Albania membuat sejarah dengan memberlakukan pembatasan internet pertama kalinya, yaitu pemblokiran akses TikTok selama satu tahun. Di Afrika, terdapat 20 pembatasan baru yang menunjukkan bahwa fenomena pembatasan digital sudah merata di berbagai wilayah dunia.

Tahun 2026 dimulai dengan pertanda memburuknya situasi sensor internet. Iran mengalami pemadaman internet hampir total selama lebih dari 90 jam di awal Januari terkait aksi protes besar, termasuk pemblokiran koneksi Starlink. Di Jammu dan Kashmir, akses VPN dilarang selama dua bulan dan Pakistan juga memperketat pemblokiran aplikasi VPN yang tidak terdaftar, membatasi kebebasan digital warganya.

Melihat tren ini, pembatasan internet semakin menjadi alat kontrol pemerintah untuk menekan kebebasan berjejaring dan pertukaran informasi terutama saat gejolak politik dan keamanan. Kondisi ini patut menjadi perhatian serius karena dapat menghambat perkembangan sosial politik dan merusak hak asasi manusia dalam jangka panjang.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260114121205-37-702267/internet-dibungkam-di-mana-mana-negara-asia-rajanya

Analisis Ahli

Luís Costa

"Pembatasan digital semakin meluas meski akses internet sudah diakui sebagai hak asasi manusia."

Justas Pukys

"Pembatasan internet saat gejolak politik berdampak negatif pada keselamatan dan aliran informasi penting."

Analisis Kami

"Fenomena pembatasan internet yang meluas ini menunjukkan bagaimana pemerintah semakin menggunakan sensor digital sebagai alat kontrol kekuasaan, mengorbankan kebebasan informasi dan hak asasi manusia. Jika tren ini terus berlanjut tanpa pengawasan internasional yang ketat, masyarakat global akan semakin terpukul oleh keterbatasan akses informasi yang bebas dan terbuka."

Prediksi Kami

Pembatasan internet dan pemadaman digital akan semakin sering terjadi, terutama di wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan, dengan upaya pemerintah memperketat kontrol akses internet demi mengendalikan informasi selama gejolak politik.