Courtesy of TechCrunch

Pengadilan London Hukum Saudi Bayar Rp 60 Miliar Atas Peretasan Spyware

Mengungkap dan menuntut pelanggaran privasi serta serangan terhadap Ghanem Al-Masarir oleh pemerintah Saudi menggunakan spyware Pegasus dan serangan fisik, yang berdampak besar pada kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

27 Jan 2026, 00.20 WIB

139 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Ghanem Al-Masarir menerima lebih dari £3 juta dalam kerugian setelah ponselnya diretas.
Pengadilan London menemukan bukti bahwa peretasan dilakukan oleh pemerintah Saudi.
Kasus ini menunjukkan penggunaan spyware dalam pengawasan terhadap aktivis dan dampak serius pada kesehatan mental mereka.

London, Inggris - Seorang komedian dan aktivis hak asasi manusia asal Saudi, Ghanem Al-Masarir, yang tinggal di London, menggugat pemerintah Saudi setelah klaim ponselnya diretas menggunakan spyware canggih bernama Pegasus, yang hanya dijual ke pemerintah. Ia menghadapi serangan fisik juga, yang ia tuduh dilakukan oleh agen Saudi yang beroperasi atas perintah Putra Mahkota Mohammad bin Salman.

Pengadilan Tinggi London memutuskan bahwa terdapat bukti kuat bahwa ponsel Al-Masarir memang disusupi oleh spyware Pegasus. Selain itu, pengadilan menolak klaim pemerintah Saudi yang mengaku memiliki kekebalan hukum dan memutuskan bahwa Saudi bertanggung jawab atas peretasan dan serangan fisik tersebut.

Kejadian ini berdampak serius pada kehidupan Al-Masarir, yang mengalami depresi berat hingga terpaksa mengakhiri kariernya di YouTube, tempat ia dikenal karena mengkritik pemerintah Saudi dan mendapatkan jutaan pengikut. Kasus ini juga menjadi sorotan mengenai penggunaan teknologi pengawasan tingkat tinggi oleh pemerintah untuk membungkam kritikus.

Pemerintah Saudi memutuskan untuk tidak berpartisipasi lebih lanjut dalam proses hukum ini dan belum jelas apakah mereka akan membayar uang ganti rugi sebesar lebih dari 3 juta poundsterling atau mengajukan banding. NSO Group, perusahaan pembuat Pegasus, belum memberikan komentar terkait kasus ini.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana teknologi pengawasan dapat dikombinasikan dengan aksi kekerasan fisik untuk menekan kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Ini menjadi peringatan bagi dunia internasional mengenai pentingnya regulasi atas teknologi mata-mata digital dan perlindungan terhadap aktivis di seluruh dunia.

Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2026/01/26/saudi-satirist-hacked-with-pegasus-spyware-wins-damages-in-court-battle/

Analisis Ahli

Cynthia Wong (Human Rights Watch)

"Keputusan ini adalah kemenangan signifikan untuk hak asasi manusia dan pengawasan digital; merupakan sinyal bagi produsen spyware bahwa penyalahgunaan tidak dapat diabaikan."

Bruce Schneier (Keamanan Siber)

"Kasus ini menggarisbawahi risiko besar dari spyware berbasis negara dan kebutuhan mendesak untuk regulasi internasional terhadap teknologi pengawasan."

Analisis Kami

"Putusan pengadilan ini menandai titik penting dalam menegakkan akuntabilitas negara terhadap pelanggaran hak digital dan kekerasan terhadap aktivis. Namun, tanpa penegakan hukum internasional yang kuat, langkah ini mungkin hanya menjadi simbol tanpa efek jangka panjang pada kebebasan berekspresi di negara-negara otoriter."

Prediksi Kami

Kasus ini bisa membuka jalan bagi lebih banyak tuntutan hukum terhadap pemerintah yang menggunakan spyware untuk menekan aktivis, dan mungkin mendorong regulasi lebih ketat terhadap penjualan serta penggunaan spyware pemerintah.