Courtesy of CNBCIndonesia
Pemerintah Perketat Registrasi Nomor Seluler dengan Biometrik dan eSIM
Memperkuat tata kelola registrasi nomor telepon seluler dengan penerapan biometrik dan regulasi baru untuk melindungi data pelanggan sekaligus menjaga kesehatan industri telekomunikasi dari penyalahgunaan identitas dan scam online.
27 Jan 2026, 07.10 WIB
274 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Pemerintah Indonesia tengah memperkenalkan regulasi baru untuk meningkatkan keamanan data pelanggan.
- Penerapan biometrik diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan identitas dan penipuan online.
- Kebijakan baru juga bertujuan untuk menjaga kesehatan industri telekomunikasi dan ISP.
Jakarta, Indonesia - Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan perubahan besar dalam cara registrasi nomor telepon seluler di tanah air. Hal ini dilakukan untuk menghadapi masalah penipuan online yang semakin meningkat, terutama yang menggunakan identitas palsu. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa sejumlah regulasi baru telah diterbitkan untuk memperkuat keamanan data pengguna telepon seluler.
Salah satu perubahan penting yang akan diterapkan adalah penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital pada tahun 2025 yang fokus pada pengaturan teknologi eSIM. Regulasi ini bertujuan agar tata kelola SIM Card, khususnya teknologi terbaru seperti eSIM, dapat berjalan dengan aman dan sesuai standar. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keamanan data pelanggan sekaligus menekan kasus penipuan daring.
Pada tahun 2026, Pemerintah juga menandatangani Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026. Aturan ini mengatur penggunaan biometrik dalam proses registrasi nomor telepon, meningkatkan keakuratan data pelanggan, dan mencegah pendaftaran dengan identitas palsu. Sistem biometrik ini memungkinkan pemilik nomor untuk memeriksa apakah identitas mereka digunakan tanpa izin dan membatalkan nomor tersebut jika ditemukan penyalahgunaan.
Selain itu, pemerintah juga revisi Peraturan Direktur Jenderal Tahun 2023 untuk pencegahan spam call dan menyediakan aplikasi yang dapat membantu masyarakat melakukan pengecekan nomor telepon. Langkah ini diambil agar pengguna lebih mudah mengelola dan melaporkan nomor yang disalahgunakan, sehingga kasus penipuan telepon bisa diminimalisir dan industri telekomunikasi tetap sehat.
Menteri Meutya menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga menjaga iklim bisnis bagi operator seluler dan penyedia jasa internet di Indonesia. Dengan peraturan yang lebih ketat dan teknologi yang tepat, diharapkan pengamanan data pelanggan dan penanganan penipuan online dapat berjalan efektif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260127064700-37-705523/syarat-beli-nomor-hp-baru-berubah-total
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260127064700-37-705523/syarat-beli-nomor-hp-baru-berubah-total
Analisis Ahli
Dr. Budi Santoso (Ahli Keamanan Siber)
"Integrasi biometrik dalam sistem registrasi nomor seluler dapat meningkatkan keamanan data pelanggan secara signifikan, tetapi pemerintah juga harus memastikan adanya regulasi perlindungan data yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan data biometrik."
Analisis Kami
"Langkah pemerintah menerapkan biometrik dalam registrasi nomor telepon seluler adalah terobosan penting yang dapat menekan tindak penipuan secara efektif. Namun, penerapan teknologi ini harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang ketat agar tidak menimbulkan masalah baru terkait privasi."
Prediksi Kami
Dengan implementasi regulasi biometrik dan penguatan tata kelola SIM Card, di masa depan kasus penipuan daring berbasis identitas palsu akan berkurang secara signifikan, serta kepercayaan konsumen terhadap layanan telekomunikasi meningkat.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa tujuan pemerintah dalam mengubah tata kelola registrasi nomor telepon seluler?A
Tujuan pemerintah adalah untuk memperkuat keamanan data pelanggan dan menekan kasus scam online.Q
Apa yang diatur dalam PM Komdigi 7 Tahun 2026?A
PM Komdigi 7 Tahun 2026 mengatur penerapan biometrik, peningkatan akurasi data pelanggan, dan pencegahan identitas palsu.Q
Bagaimana penerapan biometrik dapat membantu mencegah penipuan identitas?A
Penerapan biometrik memungkinkan pemilik NIK untuk memeriksa dan melaporkan jika identitasnya digunakan tanpa persetujuan.Q
Apa dampak dari kebijakan baru terhadap industri telekomunikasi?A
Kebijakan baru diharapkan dapat melindungi konsumen dan menjaga iklim bisnis operator seluler dan ISP.Q
Apa yang akan terjadi dengan regulasi pencegahan spam call?A
Regulasi pencegahan spam call akan direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini dan menyediakan aplikasi pengecekan nomor.Artikel Serupa
