Peran Kriptocurrency dalam Strategi Nasional dan Keamanan

Wakil Presiden AS, JD Vance, mengungkapkan rencana strategis pemerintah untuk mendukung Bitcoin dan stablecoin melalui undang-undang yang akan datang. Dalam pertemuan pribadi dengan pendiri Frax Finance, Sam Kazemian, Vance menyampaikan komitmen kuatnya untuk mendorong inovasi ekonomi Amerika melalui regulasi yang jelas dan komprehensif. Stablecoin Act yang sedang disusun di DPR dan Senat diharapkan menjadi tahap awal dari regulasi aset digital. Vance menegaskan bahwa setelah regulasi tersebut, pemerintah akan mengatur struktur pasar untuk token, NFT, dan tokenisasi aset nyata. Ini akan memberikan kepastian hukum dan pondasi yang kuat bagi perkembangan teknologi blockchain di AS. Salah satu fokus utama adalah Bitcoin Reserve Act, yang berupaya menjadikan cadangan Bitcoin sebagai cadangan strategis nasional melalui legalisasi secara legislasi. Hal ini akan menempatkan Bitcoin dalam kebijakan federal sebagai aset yang diakui dan dilindungi secara hukum di masa depan. Frax USD, stablecoin yang dikembangkan Frax Finance, disebut sudah memenuhi persyaratan undang-undang yang akan diberlakukan dan bahkan berpotensi diakui sebagai mata uang resmi oleh pemerintah AS. Hal ini sangat penting karena dapat mempercepat adopsi stablecoin sebagai alat pembayaran utama di berbagai perbankan dan institusi keuangan. Vance dan administrasi pemerintah yakin bahwa klarifikasi regulasi stablecoin dan aset digital lainnya akan membantu meningkatkan efisiensi pasar serta memberikan keuntungan bagi semua pelaku industri kripto dan ekonomi secara umum. Dukungan bipartisan juga menjadi landasan kuat bagi kelancaran penerapan regulasi ini ke depan.

Senat Amerika Serikat saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang GENIUS yang bertujuan untuk mengatur stablecoin, yaitu mata uang digital yang nilainya biasanya terikat pada dolar AS seperti USDT dan USDC. Legislasi ini mendapat dukungan luas dua partai politik dan sudah melewati beberapa tahap penting, termasuk Komite Perbankan Senat. Industri kripto sangat mendukung agar para senator tetap fokus pada tujuan utama RUU ini, yaitu pengawasan yang jelas dan terfokus terhadap penerbit stablecoin. Para pelobi dari berbagai asosiasi utama kripto di Washington bahkan mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan pentingnya keseriusan dalam pembahasan ini. Senat membuka ruang untuk amandemen dalam debat akhir, dan lebih dari 50 usulan perubahan telah diajukan. Namun, beberapa senator mencoba memanfaatkan momentum RUU ini dengan menambahkan isu-isu lain, seperti undang-undang kompetisi kartu kredit sebagai amandemen yang terpisah. Para analis politik dan ekonomi menganggap peluang RUU GENIUS untuk disahkan tahun ini cukup tinggi, berkisar antara 60-65 persen. Sementara itu, usaha legislasi seperti Credit Card Competition Act dianggap memiliki peluang jauh lebih rendah untuk lolos menjadi undang-undang. Jika RUU ini berhasil disahkan oleh Senat dan kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ini akan menjadi tonggak penting dalam regulasi kripto Amerika dan dapat memberikan kepastian hukum serta mendorong pertumbuhan industri mata uang digital di masa depan.

Jamie Dimon, CEO JPMorgan, mengatakan Amerika Serikat lebih baik mengalokasikan dana untuk persediaan militer seperti senjata dan kendaraan tempur daripada berinvestasi pada Bitcoin. Hal ini disampaikan ketika situasi geopolitik dunia semakin tegang. Dimon menegaskan bahwa negara harus memprioritaskan kebutuhan nyata seperti peluru, tank, pesawat, drone, dan logam tanah jarang demi melindungi keamanan nasional dengan baik, bukan menimbun aset digital yang dianggapnya kurang berguna dalam konteks pertahanan. Walaupun sebelumnya JPMorgan kini mengizinkan klien membeli Bitcoin tanpa custodianship, Dimon sendiri mengaku tidak menjadi penggemar dan menyebut cryptocurrency sering dikaitkan dengan aktivitas kriminal. Dimon juga menyoroti bahwa ancaman terbesar bagi Amerika bukanlah China, melainkan masalah internal seperti manajemen yang buruk dan hilangnya nilai-nilai fundamental seperti kebebasan dan kewirausahaan, yang perlu segera diperbaiki. Selain itu, ia mengkritik lambatnya eksekusi kebijakan oleh pemerintah AS dan menyerukan reformasi di berbagai sektor, agar Amerika bisa tetap kuat, berdaya saing, dan menjaga nilai-nilai luhur sebagai fondasi bangsa.

Pemerintahan Donald Trump membuka jalan bagi perusahaan keuangan besar di Amerika Serikat untuk mengembangkan bisnis terkait aset kripto. Meskipun sinyal dari regulator sangat positif, bank-bank besar seperti Bank of America, Morgan Stanley, dan Charles Schwab memilih langkah awal yang hati-hati dan bertahap. Mereka lebih fokus pada program pilot kecil dan kerjasama dengan perusahaan kripto yang sudah ada. Regulator utama seperti SEC, OCC, FDIC, dan Federal Reserve mulai mengubah aturan untuk mendukung aktivitas kripto. Misalnya, OCC mengizinkan bank membeli, menjual, dan menyimpan aset kripto serta menggunakan layanan kustodi dari pihak ketiga. Sementara itu, FDIC dan Federal Reserve mencabut kewajiban pelaporan lanjutan yang sebelumnya menjadi hambatan bagi bank untuk menggeluti kripto. Charles Schwab sudah memungkinkan kliennya memperdagangkan spot Bitcoin ETF dan berencana meluncurkan perdagangan kripto spot dalam waktu dekat. Di sisi lain, Morgan Stanley juga tengah mempersiapkan fitur trading kripto untuk platform E*Trade, sedangkan Bank of America mempertimbangkan peluncuran stablecoin jika ada regulasi yang mendukung, termasuk diskusi bersama bank besar lain terkait stablecoin bersama. Meskipun dukungan regulasi makin kuat, perusahaan keuangan besar tetap meminta kejelasan aturan soal apa yang boleh mereka lakukan dan persyaratan anti pencucian uang (AML). Hal ini penting untuk menghindari risiko dalam lanskap regulasi yang masih berubah-ubah. Bisnis kustodi kripto menawarkan peluang, namun masih dianggap berisiko dan margin keuntungannya tipis, membuat ekspansi besar-besaran belum menjadi pilihan utama. Secara keseluruhan, peraturan dan panduan yang tegas dan jelas seperti di bisnis perbankan tradisional sangat dibutuhkan dunia aset digital. Jika aturan ini terwujud, diharapkan bank besar AS akan lebih agresif dalam mengembangkan layanan kripto, mulai dari penyimpanan hingga perdagangan dan penerbitan stablecoin.

Dua tahun setelah kasus hukum dimulai, SEC akhirnya secara resmi menghentikan tuntutan terhadap Binance, bursa kripto terbesar di dunia. Hal ini menandai salah satu tindakan akhir pemerintah AS terhadap perusahaan kripto besar. Gugatan SEC pada tahun 2023 menuduh Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao, mengoperasikan bursa ilegal dan melakukan penipuan kepada investor. Namun, kasus ini kini telah dihentikan secara permanen. Binance dan SEC sepakat untuk menghentikan perkara dengan alasan bersama. Binance menyebut ini sebagai momen penting yang menunjukkan bahwa inovasi tidak bisa berkembang jika harus selalu takut pada tindakan penegakan hukum. Selain kasus SEC, Binance juga menyelesaikan pembicaraan dengan Departemen Kehakiman AS dengan membayar denda besar, dan Zhao sendiri telah mengundurkan diri serta mengakui kesalahan terkait pelanggaran aturan anti-pencucian uang. Perubahan sikap pemerintah AS terutama di bawah administrasi Trump telah terlihat dengan dibubarkannya unit penegakan hukum khusus kripto dan dukungan pada perkembangan industri ini melalui kebijakan baru dan peluncuran produk kripto baru.

Pada tanggal 22 Mei 2025, Bitcoin mencatat rekor harga tertinggi baru di angka Rp 1.84 juta ($112.000) , yang memicu perhatian luas dari para investor dan pelaku pasar. Banyak investor percaya bahwa harga Bitcoin akan terus melonjak secara signifikan dalam paruh kedua tahun 2025, terutama didukung oleh aliran dana besar ke spot Bitcoin ETFs yang memudahkan akses investor ke aset kripto ini. Aliran dana masuk ke ETF Bitcoin sangat besar, mencapai lebih dari Rp 24.67 triliun ($1,5 miliar) di bulan Mei 2025, yang menjadi bulan terbaik sepanjang masa untuk investasi ETF semacam ini. Hal ini menunjukkan peningkatan minat serta adopsi mainstream dari berbagai sumber, mulai dari investor ritel, institusional, perusahaan, hingga pemerintahan dan dana kekayaan negara di luar negeri. Beberapa faktor makroekonomi juga memperkuat kasus bullish, seperti ketidakpastian akibat kenaikan tarif perdagangan antar negara yang membuat sebagian investor melihat Bitcoin sebagai alternatif aset aman, mirip dengan emas. Bitcoin yang secara historis tidak berkorelasi dengan kelas aset utama lainnya, dan tidak dikenakan tarif perdagangan, memberikan daya tarik tersendiri di tengah gejolak pasar global. Namun demikian, ada juga pendapat skeptis yang menganggap harga Bitcoin saat ini terlalu tinggi dan mirip dengan fenomena spekulasi seperti mania tulip abad ke-17. Mereka berpendapat bahwa banyak pemegang Bitcoin saat ini hanya menimbun tanpa penggunaan riil, berharap bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi di masa depan, sehingga risiko jatuhnya harga signifikan tetap ada. Pasar prediksi online seperti Kalshi memperlihatkan probabilitas lebih besar untuk harga Bitcoin naik ke kisaran Rp 2.06 juta ($125.000) hingga Rp 2.47 juta ($150.000) pada akhir tahun 2025. Sementara kemungkinan penurunan tajam di bawah level Rp 1.15 juta ($70.000) cukup kecil. Dengan demikian, meski masih ada risiko, skenario paling mungkin adalah Bitcoin akan berkonsolidasi dan terus naik moderat sepanjang tahun.

Nigel Farage, pemimpin Reform UK, berjanji akan meluncurkan revolusi cryptocurrency di Inggris jika partainya menang pemilu berikutnya. Ia ingin membuat London menjadi pusat perdagangan crypto utama dunia dengan dukungan kebijakan baru. Salah satu langkah yang dijanjikan adalah menurunkan pajak capital gain menjadi hanya 10% bagi investor Bitcoin. Farage juga berencana mendorong Bank of England untuk menyimpan Bitcoin sebagai cadangan digital resmi negara. Selain itu, Farage mengusulkan undang-undang yang melarang bank menutup akun pengguna karena mereka berdagang cryptocurrency. Hal ini untuk menghindari tindakan 'de-banking' seperti yang pernah dialaminya sendiri. Reform UK juga menjadi partai pertama di Inggris yang menerima donasi menggunakan cryptocurrency sebagai bentuk dukungan atas langkah-langkah mereka yang pro-crypto. Langkah ini mengikuti tren di Amerika, di mana keluarga Donald Trump membangun kekayaan besar melalui bisnis cryptocurrency, dan harga Bitcoin meningkat tajam pasca kemenangan Trump. Namun, kebijakan ini juga menghadapi kritik yang menganggapnya dapat menimbulkan masalah fiskal besar.

Baru-baru ini, SEC Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan bahwa aktivitas staking di jaringan proof-of-stake tidak dianggap sebagai penawaran sekuritas di bawah hukum AS. Ini menjadi angin segar bagi perusahaan dan individu yang terlibat dalam staking kripto. Pernyataan staf SEC menegaskan bahwa berbagai aktivitas staking seperti menjadi validator, node operator, atau melakukan staking atas nama pihak lain, tidak berimplikasi pada pelanggaran hukum sekuritas. Dengan kata lain, aktivitas tersebut diperlakukan mirip dengan proses mining di jaringan Bitcoin. Hal ini membuka peluang bagi penyedia layanan staking untuk menawarkan produk seperti pooled staking dan layanan asuransi terkait risiko seperti slashing tanpa dianggap sebagai pengelola aset, sehingga mengurangi risiko hukum yang selama ini membebani industri. Para pakar seperti CEO Figment dan kepala kebijakan di Crypto Council for Innovation menyambut positif pernyataan ini. Mereka menilai pernyataan ini memperjelas posisi SEC pasca banyak kasus penegakan yang akhirnya dibatalkan, termasuk kasus besar seperti Coinbase. Keputusan ini juga dipandang akan mempercepat persetujuan ETF terkait staking Ether, yang statusnya sedang diajukan dan sangat dinantikan oleh pasar. Meskipun arahan ini belum mengikat secara hukum, ini memberikan panduan penting bagi perusahaan dan pemangku kepentingan di industri kripto.

Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, memberikan pesan penting kepada para pemegang cryptocurrency untuk tidak mengabaikan dunia politik. Dalam pidato utamanya di konferensi Bitcoin 2025 yang berlangsung di Las Vegas, ia menegaskan bahwa komunitas kripto akan terus menjadi perhatian serius dalam politik sekarang dan masa depan. Menurut Vance, keterlibatan politik aktif sangat penting agar keputusan pemerintah mendukung perkembangan teknologi kripto. Vance menegaskan pentingnya Amerika Serikat untuk tetap memimpin dalam industri kripto agar tidak tertinggal dalam kompetisi global keuangan digital. Ia mengingatkan bahwa keputusan politik dan birokrasi bisa berpengaruh besar terhadap kemajuan teknologi transformasional seperti Bitcoin. Karena itu, momentum keterlibatan politik selama pemilu 2024 harus dilanjutkan hingga 2026 dan seterusnya demi masa depan yang lebih baik bagi industri ini. Peran politik dalam perkembangan kripto terlihat dari pengaruh besar yang diberikan oleh Fairshake, super PAC terbesar yang fokus pada kripto, yang mengeluarkan dana lebih dari 26 juta dolar AS untuk mendukung kandidat partai Republik selama pemilihan federal 2024. Efek dukungan ini terlihat dari lonjakan harga Bitcoin yang meningkat lebih dari 56% sejak kemenangan Trump November lalu, menjadikan Bitcoin sekarang diperdagangkan di level sekitar Rp 1.76 juta ($107.000) . Pemerintahan Trump sendiri mengambil sikap yang lebih ramah dan progresif terhadap aset digital dengan mengeluarkan perintah eksekutif yang membentuk kelompok kerja khusus. Kelompok ini ditugaskan untuk mengajukan rancangan legislatif dan regulasi agar mendorong kemajuan teknologi keuangan digital. Selain itu, SEC juga membentuk Tim Tugas Kripto yang diharapkan tahun ini akan menerbitkan regulasi resmi pertama untuk aset digital, membuka potensi investasi besar dari pihak institusional. Tidak hanya di tingkat federal, 26 negara bagian di Amerika Serikat sudah mulai mengusulkan pembentukan cadangan strategis Bitcoin. Contohnya, Arizona sedang mempertimbangkan dua RUU untuk mengizinkan dana pensiun dan kas negara berinvestasi hingga 10% dalam Bitcoin. Perubahan kebijakan AS ini juga mendorong negara lain seperti India dan beberapa negara lain untuk mengevaluasi ulang sikap mereka terhadap aset digital, termasuk Rusia dan Venezuela yang berencana memanfaatkan Bitcoin untuk menghindari sanksi ekonomi.

Michael Saylor sukses mengubah MicroStrategy menjadi perusahaan investasi besar yang bertaruh pada Bitcoin. Kesuksesan itu menginspirasi perusahaan baru, DeFi Dev Corp (DFDV), untuk mencoba strategi serupa tapi berfokus pada Solana, platform blockchain yang lebih volatile dan dinamis. Dalam waktu hanya 83 hari, DFDV berhasil mengubah dirinya menjadi kendaraan investasi yang memegang lebih dari 609.000 SOL atau lebih dari 103 juta dolar. Mereka juga mendapatkan dukungan dari Pantera Capital, perusahaan investasi crypto mapan yang telah sukses besar dengan Bitcoin di masa lalu. DFDV tidak hanya membeli dan memegang SOL, tapi juga memanfaatkan teknologi Solana untuk menghasilkan yield dan mengoptimalkan penggunaan aset mereka. Ini berbeda dengan MicroStrategy yang hanya fokus membeli dan memegang Bitcoin. Para investor seperti Cosmo Jiang dari Pantera percaya bahwa pasar bisa bersifat irasional dan penuh volatilitas. Dengan manajemen yang paham pasar, hal ini bisa jadi keuntungan besar. DFDV ingin menghubungkan modal tradisional dengan dunia finansial terdesentralisasi (DeFi) melalui strategi ini. Dengan kapitalisasi pasar Solana yang jauh lebih kecil dibanding Bitcoin, peluang pertumbuhan DFDV sangat besar. Jika MicroStrategy bisa mencapai valuasi Rp 1.64 quadriliun ($100 miliar) dengan Bitcoin, DFDV menargetkan potensi pasar sebesar Rp 82.22 triliun ($5 miliar) dengan Solana. Ini membuka jalan investasi baru bagi mereka yang ingin masuk ke dunia crypto lewat saham.