Pemerintah AS Mengakuisisi 10% Saham Intel untuk Keperluan Strategis

Pemerintah Amerika Serikat secara resmi membeli 10% saham perusahaan semikonduktor Intel dengan nilai transaksi sekitar USRp 146.36 triliun ($8,9 miliar) . Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kontrol negara atas sektor teknologi tinggi dan menjaga kedaulatan produksi chip di dalam negeri. Dana pembelian saham Intel berasal dari hibah CHIPS Act sebesar USRp 93.74 triliun ($5,7 miliar) dan USRp 52.62 triliun ($3,2 miliar) dari program pengembangan chip keamanan. Meskipun memiliki saham besar, pemerintah AS tidak akan mendapatkan hak pengelolaan Intel secara langsung. Intel adalah satu-satunya perusahaan AS yang mampu memproduksi chip logika canggih domestik. Perusahaan menghadapi persaingan ketat dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), yang kini masih menjadi pemasok utama chip untuk banyak perusahaan besar seperti Apple dan Nvidia. Intel berencana membangun kompleks pabrik chip di Ohio bernama 'Silicon Heartland', namun proyek ini ditunda hingga 2030 sesuai kondisi pasar. Undang-undang CHIPS and Science Act dipastikan memberikan dana hampir USRp 131.56 triliun ($8 miliar) untuk pembangunan fasilitas tersebut. Langkah pemerintah AS membeli saham Intel ini menandai perubahan kebijakan yang lebih aktif mengintervensi sektor swasta demi memperkuat industri nasional dan menjamin teknologi tercanggih tetap berada di Amerika Serikat.

Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintah Amerika Serikat kini memiliki 10% saham di Intel, sebagai bagian dari kesepakatan investasi senilai 8,9 miliar dolar AS. Langkah ini mendukung upaya memperkuat produksi chip domestik dan teknologi Amerika. Saham tersebut didanai menggunakan sisa dana hibah dari program CHIPS dan Science Act serta tambahan dari program Secure Enclave. Intel menerima investasi ini sebagai tanda kepercayaan pemerintah terhadap perannya dalam memperbesar industri semikonduktor dalam negeri. Kesepakatan ini terjadi setelah Trump berawal meminta CEO Intel, Lip Bu Tan, untuk mengundurkan diri karena hubungan masa lalunya dengan perusahaan China. Namun, setelah Tan mengirim surat pernyataan loyalitas dan bertemu dengan Trump, presiden mendukungnya dan mendorong kerja sama lebih lanjut. Intel saat ini menghadapi tantangan keuangan dan penurunan bisnis, termasuk kerugian besar serta rencana pengurangan 25% tenaga kerja. Namun, pemerintah AS berharap keterlibatan mereka dapat mendorong kebangkitan perusahaan dan menjaga posisi Amerika dalam persaingan teknologi global. Meskipun jarang terjadi, pemerintah AS sebelumnya pernah memegang saham besar perusahaan besar seperti General Motors saat krisis 2008. Keputusan ini memunculkan tanda tanya terkait sejauh mana pemerintah akan ikut campur dalam bisnis Intel.

Intel saat ini menghadapi tantangan berat dalam bisnis cip semikonduktor mereka, khususnya di unit foundry yang mengalami kerugian dan kesulitan dalam mengembangkan produk baru. Persaingan global yang ketat dan kebutuhan untuk memproduksi chips tercanggih memaksa Intel melakukan langkah strategis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintah AS akan mengambil 10 persen saham di Intel sebagai bagian dari dukungan finansial dan strategis terhadap perusahaan. Keputusan ini dilakukan setelah sebelumnya Trump menuntut pengunduran diri CEO baru Intel, Lip-Bu Tan, karena konflik kepentingan terkait hubungan dengan perusahaan dari Tiongkok. SoftBank Group, sebuah perusahaan investasi besar dari Jepang, juga sebelumnya menyuntikkan dana sebesar 2 miliar dolar AS ke Intel. Ini menunjukkan adanya keyakinan terhadap upaya Intel untuk melakukan transformasi dan memperbaiki kinerja bisnisnya yang tengah menurun. Para analis menilai bahwa intervensi dan dukungan dari pemerintah AS ini dapat membantu Intel memperoleh waktu dan sumber daya untuk mengatasi masalah dalam bisnis manufaktur dan meningkatkan produk-produk chip mereka. Namun, tantangan dalam peta produk dan menarik pelanggan baru masih menjadi pekerjaan rumah besar. Langkah yang diambil pemerintahan Trump ini juga menunjukkan bagaimana aspek keamanan nasional saat ini menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan di industri teknologi. Intel diharapkan dapat bangkit dan bersaing untuk mempertahankan posisi penting di pasar cip global.

Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan mengambil saham sebesar 10 persen di perusahaan chip Intel. Saham ini bernilai sekitar 10 miliar dolar AS dan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat industri teknologi domestik di tengah persaingan global yang ketat. Trump menjelaskan bahwa kesepakatan ini terjadi setelah negosiasi dengan CEO Intel, Lip-Bu Tan. Sebelumnya, Trump sempat menuntut agar Lip-Bu Tan mengundurkan diri karena hubungannya dengan China, yang dianggap berisiko bagi kepentingan nasional. Namun, hari ini Trump menyampaikan bahwa kesepakatan pengambilalihan saham ini merupakan cara agar Tan bisa mempertahankan posisinya sebagai CEO Intel. SoftBank juga baru-baru ini mengumumkan investasi sebesar 2 miliar dolar untuk memperluas produksi chip di Amerika Serikat. Langkah ini menandai pendekatan baru pemerintah yang lebih aktif dalam mengendalikan perkembangan industri teknologi di negara tersebut. Selain Intel, pemerintah juga dikabarkan memberikan tekanan pada perusahaan lain seperti Nvidia dan AMD untuk memberikan bagian dari penjualan chip yang dilakukan ke China. Ini menunjukkan pola regulasi dan intervensi pemerintah yang semakin ketat. Sekretaris Keuangan Scott Bessent sebelumnya menyampaikan bahwa investasi ini adalah konversi dari hibah yang bertujuan menstabilkan produksi chip di dalam negeri. Pemerintah berharap inisiatif ini dapat membantu menjaga kedaulatan teknologi dan memperkuat rantai pasok domestik yang selama ini rentan terhadap geopolitik dan ketergantungan luar negeri, khususnya dari China. Trump pun menyatakan bahwa kesepakatan ini bukan yang terakhir dan menandai pola baru dalam pengelolaan hubungan antara pemerintah dan perusahaan besar di bidang teknologi. Ke depannya, kita mungkin akan menyaksikan lebih banyak tindakan serupa yang memadukan kepentingan bisnis dan negara demi menjaga keamanan dan daya saing industri teknologi Amerika Serikat.