Pemerintah dan Lembaga Keuangan Lanjutkan Regulasi dan Implementasi Stablecoin

Cryptocurrency sekarang sangat dikenal sebagai aset digital alternatif yang bisa dibeli dan dijual. Presiden Donald Trump bahkan berupaya menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat utama bagi cryptocurrency dengan menciptakan Cadangan Bitcoin Strategis di tingkat federal sebagai bagian dari kebijakan ekonomi. Pada bulan Maret, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk "United States Digital Asset Stockpile" sebagai penyimpanan aman bagi aset digital milik pemerintah Amerika Serikat. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini belum optimal karena pemerintah belum memaksimalkan pengelolaan Bitcoin sebagai aset bernilai. Sementara itu, beberapa negara bagian Amerika Serikat sempat mengusulkan rencana serupa untuk membuat cadangan Bitcoin dan mengalokasikan dana publik, termasuk dana pensiun, ke investasi Bitcoin. Negara-negara bagian seperti Florida, Arizona, dan Montana bahkan mengajukan legislasi terkait hal ini. Namun, usulan tersebut menghadapi pertentangan dan penolakan yang kuat. Di Florida, RUU terkait cadangan Bitcoin ditarik sebelum dapat disahkan. Di Arizona, gubernur menolak investasi dana pensiun negara ke Bitcoin karena masih dianggap sebagai investasi yang belum teruji dan berisiko tinggi. Montana juga menolak RUU yang mengatur cadangan Bitcoin ini karena dianggap spekulatif. Kesimpulannya, meskipun pemerintah federal berupaya mengintegrasikan Bitcoin sebagai aset strategis, negara bagian tetap waspada dan memilih untuk tidak mengambil risiko besar terhadap dana publik mereka. Aset kripto masih dipandang sebagai investasi yang sangat volatil dan penuh spekulasi terutama dalam pengelolaan dana publik.

Hong Kong telah mengesahkan undang-undang baru yang mengatur penerbitan stablecoin, sebuah jenis cryptocurrency yang nilai stabilnya dijamin oleh aset cadangan seperti mata uang fiat. Undang-undang ini menetapkan bahwa penerbit stablecoin harus mendapatkan lisensi dari otoritas moneter setempat, yaitu Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk melindungi masyarakat dan para investor di Hong Kong dengan memastikan hanya perusahaan berlisensi yang dapat menawarkan dan mengiklankan stablecoin kepada publik. Regulasi ini juga diharapkan menciptakan sebuah ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi aset digital di kota tersebut. Eddie Yue Wai-man, kepala HKMA, menyatakan bahwa kerangka regulasi ini didasarkan pada pendekatan yang pragmatis, fleksibel, dan mengutamakan manajemen risiko untuk melindungi publik sekaligus memfasilitasi perkembangan teknologi finansial. Regulasi ini akan berlaku mulai tahun ini dan akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna stablecoin. Data dari CEX.io menunjukkan bahwa volume perdagangan stablecoin di seluruh dunia telah mencapai angka fantastis sebesar 27,6 triliun dolar AS pada tahun 2024, lebih besar dari gabungan transaksi Visa dan Mastercard dalam periode yang sama. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya regulasi untuk aset digital yang terus berkembang pesat. HKMA juga berencana melakukan serangkaian konsultasi lebih lanjut terkait rincian pelaksanaan regulasi, seperti persyaratan cadangan, pemisahan aset klien, pengelolaan risiko, serta penjelasan yang harus diberikan kepada investor dan pengguna. Ini bertujuan memastikan kerangka peraturan dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar stablecoin.

Société Générale, salah satu kelompok perbankan global terbesar, melalui anak perusahaannya SG Forge, bersiap meluncurkan stablecoin yang didukung oleh dolar AS. Ini akan menjadi stablecoin publik pertama yang dikeluarkan oleh bank global dan tersedia di jaringan Ethereum, dengan dukungan bagi blockchain Solana di masa depan. Stablecoin ini dirancang untuk digunakan oleh investor institusional dan memanfaatkan lisensi uang elektronik SG Forge untuk memastikan kepatuhan hukum di seluruh Uni Eropa. Langkah ini melanjutkan debut stablecoin euro mereka, EURCV, yang sudah ada di pasar digital. Pasar stablecoin didominasi oleh token berbasis dolar AS seperti USDC dari Circle dan USDT dari Tether dengan kapitalisasi pasar yang besar, sedangkan stablecoin euro masih relatif kecil. Peluncuran stablecoin dolar ini diharapkan memperkuat posisi Société Générale dalam dunia aset digital yang sedang berkembang pesat. Bank dan lembaga keuangan tengah giat mengadopsi stablecoin untuk dapat bersaing dengan proyek kripto yang sudah berakar kuat. Para ahli menyebut bahwa institusi keuangan tradisional dibutuhkan untuk membuka potensi penuh dari stablecoin dan teknologi blockchain. Selain itu, ada contoh lain dari stablecoin dolar yang baru diluncurkan seperti USD1 oleh World Liberty Financial yang sudah digunakan untuk transaksi miliaran dollar. Peluncuran stablecoin oleh bank bank besar seperti Société Générale memperlihatkan tren perbankan memasuki dunia kripto lebih dalam.

Senat Amerika Serikat baru-baru ini mengesahkan langkah penting dalam pembuatan undang-undang mengenai stablecoin, yaitu GENIUS Act yang menyediakan kerangka regulasi pertama untuk mata uang kripto jenis stablecoin. Rancangan ini mendapat dukungan dari kedua partai politik setelah mengalami tantangan dan penolakan dari beberapa anggota Demokrat yang skeptis. Tujuan utama dari GENIUS Act adalah memberikan aturan yang jelas bagi penerbit stablecoin, termasuk persyaratan cadangan yang harus didukung penuh oleh aset likuid seperti dolar atau Treasury, serta kewajiban transparansi dan pengungkapan rutin untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan konsumen. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa penerbit stablecoin harus diregulasi oleh badan federal atau negara bagian, dan melarang entitas asing menerbitkan stablecoin di AS kecuali mereka dapat mematuhi aturan yang berlaku. Beberapa pembatasan juga diterapkan kepada perusahaan teknologi besar yang menggunakan data finansial pengguna. Namun, undang-undang ini memberikan pengecualian bagi Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat untuk menerbitkan stablecoin, yang membuka peluang bagi figur seperti Donald Trump yang keluarganya sudah memulai usaha stablecoin. Hal ini menjadi salah satu konten kontroversial dan menimbulkan debat politik. Dengan keberhasilan GENIUS Act melewati tahap prosedural, rancangan ini siap untuk dibahas lebih lanjut di Senat, membawa Amerika Serikat lebih dekat pada aturan yang mengatur pasar stablecoin secara resmi dan memberikan perlindungan lebih kuat bagi konsumen serta sistem keuangan.

Senat Amerika Serikat baru saja melewati langkah penting untuk mengatur stablecoin, sejenis cryptocurrency yang dipatok pada aset seperti dolar AS, agar lebih aman digunakan oleh masyarakat dan mencegah risiko keuangan besar seperti yang pernah terjadi pada Terra Luna tahun 2022. Beberapa senator, termasuk Elizabeth Warren, mengkritik bahwa rancangan undang-undang ini masih memungkinkan Presiden Trump dan keluarganya mendapatkan keuntungan dari stablecoin, serta belum cukup menjamin stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengharuskan penerbit stablecoin menjaga cadangan satu banding satu, melakukan pengungkapan bulanan, audit tahunan untuk yang besar, dan melarang stablecoin algoritmik yang tidak didukung aset nyata. Penerbit stablecoin asing juga harus mematuhi aturan yang sama jika ingin beroperasi di pasar Amerika Serikat, dan perusahaan teknologi besar dilarang menerbitkan stablecoin kecuali mereka memenuhi standar ketat. Meskipun ada kritik dan penolakan, langkah ini dianggap penting untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas bagi industri crypto agar bisa bertumbuh dengan aman dan melindungi pengguna dari kerugian besar.

Senat Amerika Serikat telah mengambil langkah penting dengan memilih untuk mengesahkan undang-undang yang akan mengatur stablecoin, jenis mata uang kripto yang nilainya dipatok dengan aset nyata seperti dolar AS. Langkah ini menunjukkan kerja sama antara Demokrat dan Republik meskipun ada ketegangan politik yang cukup besar terkait peran mantan Presiden Donald Trump dalam dunia kripto. Sebelumnya, sebagian Demokrat menolak undang-undang tersebut karena khawatir legislasi ini bisa menguntungkan Trump dan keluarganya, yang diketahui terlibat dalam bisnis kripto termasuk stablecoin sendiri. Mereka mengkhawatirkan risiko konflik kepentingan dan kemungkinan korupsi yang lebih besar jika aturan tidak cukup ketat. Namun, setelah negosiasi intensif, aturan diperkuat khususnya dalam hal regulasi penerbit stablecoin asing dan pelarangan perusahaan teknologi besar menerbitkan stablecoin. Juga ditambahkan aturan etika yang mencegah anggota Kongres terlibat langsung dalam usaha stablecoin, untuk mengurangi risiko penyalahgunaan jabatan. Stablecoin saat ini menjadi bagian penting dari industri kripto karena menawarkan nilai yang lebih stabil dibandingkan mata uang kripto lain yang sangat volatil. Pasar stablecoin diperkirakan sudah mencapai hampir Rp 4.11 quadriliun ($250 miliar) , sehingga regulasi diperlukan agar transaksi yang menggunakan stablecoin lebih aman, transparan, dan dapat dipercaya oleh publik. Meski begitu, ketidaksetujuan masih muncul dari beberapa anggota Kongres seperti Senator Elizabeth Warren, yang menilai undang-undang ini belum cukup tegas untuk menghalangi upaya Trump mendapatkan keuntungan berlebihan melalui stablecoin. Diskusi dan pemungutan suara final dipersiapkan dalam waktu dekat, menandai langkah penting bagi masa depan regulasi kripto di Amerika Serikat.

Kolombia bekerja sama dengan Interchain Labs dan beberapa bank besar untuk menguji coba mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral mereka atau CBDC. Inisiatif ini bertujuan untuk membuat transaksi lintas batas lebih cepat dan efisien dengan teknologi uang yang bisa diprogram. CBDC berbeda dari mata uang kripto biasa karena dikeluarkan dan dijamin oleh bank sentral, sehingga memiliki status hukum yang sama seperti uang tunai. Ini berarti masyarakat bisa menggunakan uang digital ini dengan jaminan yang kuat dari pemerintah. Teknologi yang digunakan dalam pilot ini adalah jaringan Cosmos dengan protokol transfer IBC Eureka. Protokol ini memungkinkan pengiriman uang antar blockchains yang berbeda namun tetap menjaga keamanan karena hanya mempercayai validator yang telah disahkan oleh Kolombia dan bank terkait. Keamanan sangat penting dalam proyek ini. CEO Interchain Labs, Maghnus Mareneck, menekankan bahwa pemerintah Kolombia hanya mau mempercayai dirinya sendiri dan lembaga yang dipilihnya agar menghindari risiko kebocoran atau peretasan yang bisa menimbulkan masalah besar. Dengan memulai dari sistem yang terbatas dan ketat, proyek ini ingin menunjukkan bahwa penggunaan CBDC bisa meningkatkan transparansi dan kecepatan transaksi tanpa mengorbankan keamanan lembaga keuangan dan pemerintah.