Courtesy of CNBCIndonesia

Israel Resmi Jadikan 13 Permukiman Di Tepi Barat Sebagai Wilayah Independen

24 Mar 2025, 15.30 WIB

125 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Keputusan Israel untuk mengakui permukiman baru di Tepi Barat meningkatkan ketegangan dengan Otoritas Palestina.
Bezalel Smotrich berperan penting dalam kebijakan permukiman yang mendukung kedaulatan Israel di wilayah tersebut.
Masyarakat internasional menganggap semua permukiman di Tepi Barat sebagai ilegal, tetapi Israel terus memperluas dan mengatur permukiman tersebut.

Kabinet Keamanan Israel baru-baru ini menyetujui pengakuan 13 lingkungan permukiman di Tepi Barat Palestina sebagai wilayah 'independen'. Langkah ini dianggap penting oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, untuk memperkuat kedaulatan Israel di wilayah tersebut. Dengan pengakuan ini, masing-masing permukiman akan mendapatkan anggaran dan dewan kotamadya sendiri. Namun, keputusan ini menuai kritik dari Otoritas Palestina dan kelompok Hamas, yang menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan proyek rasis.

Meskipun banyak negara menganggap semua permukiman di Tepi Barat ilegal, Israel membedakan antara permukiman yang diizinkan dan yang dibangun tanpa izin. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Israel lebih memilih untuk mengatur permukiman liar daripada menghancurkannya. Pada tahun 2024, jumlah permukiman ilegal yang didirikan mencapai rekor tertinggi, menunjukkan bahwa pemerintah Israel terus memperluas wilayah permukiman di Tepi Barat.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20250324150759-4-621258/israel-resmikan-13-permukiman-yahudi-siap-caplok-tepi-barat

Analisis Kami

"Keputusan Israel untuk menjadikan permukiman sebagai wilayah independen jelas mengokohkan pendirian di wilayah yang sangat kontroversial dan melanggar hukum internasional. Hal ini menunjukkan pemerintah Israel semakin yakin untuk memperluas kontrolnya sehingga mempersempit peluang tercapainya solusi dua negara."

Analisis Ahli

Noam Chomsky

"Langkah Israel ini memperjelas sikap hegemonik yang melemahkan upaya diplomasi dan hak rakyat Palestina atas tanah mereka."

Richard Falk

"Pengakuan permukiman ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan memperdalam konflik yang sudah ada."

Prediksi Kami

Keputusan ini akan memicu ketegangan serius antara Israel dan Palestina serta menimbulkan kecaman luas dari komunitas internasional, kemungkinan memperburuk proses negosiasi perdamaian dan meningkatkan konflik di wilayah tersebut.