Pusat Data Nasional I Diuji Coba Juni 2025, Hadapi Pengawasan dan Korupsi
Courtesy of CNBCIndonesia

Pusat Data Nasional I Diuji Coba Juni 2025, Hadapi Pengawasan dan Korupsi

Memastikan uji coba Pusat Data Nasional I (PDN I) pada Juni 2025 dan memperkuat ekosistem digital pemerintahan.

05 Mei 2025, 17.15 WIB
46 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Pusat Data Nasional merupakan proyek penting untuk transformasi digital pemerintahan.
  • Dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa PDNS menunjukkan tantangan dalam pengelolaan proyek pemerintah.
  • Serangan ransomware pada PDNS Sementara menyoroti pentingnya keamanan siber dalam infrastruktur digital.
Cikarang, Jawa Barat, Indonesia - Setelah beberapa kali ditunda, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan uji coba Pusat Data Nasional I (PDN I) pada Juni 2025. Proyek ini termasuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional, dengan fokus utama meningkatkan akurasi dan akuntabilitas penyaluran bansos digital. PDN I dibangun di Cikarang, Jawa Barat dengan anggaran 164 juta euro, sebagian besar berasal dari pemerintah Perancis.
Pembangunan PDN I dilakukan dengan konsep pararel untuk efisiensi, dengan kapasitas mencapai 25 ribu cores dan storage 40 pentabyte. Namun, masalah cadangan operasional menjadi sorotan karena anggaran untuk PDN Sementara (PDNS) belum tersedia. Selain itu, terjadi serangan ransomware pada PDNS 2 oleh hacker bernama Brain Chipher, yang sempat menyebabkan sejumlah layanan publik lumpuh.
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga mengumumkan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp 958 miliar. Dugaan ini melibatkan pejabat Kominfo dan perusahaan swasta PT Aplikanusa Lintasarta. Pemerintah berkomitmen menuntaskan seluruh pembangunan pusat data demi memperkuat transformasi digital nasional secara menyeluruh.
--------------------
Analisis Kami: Pembangunan PDN adalah langkah strategis yang sangat diperlukan untuk memperkuat tata kelola data pemerintah, namun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan keamanan sistem memicu kerentanan serius. Pemerintah harus menuntaskan masalah ini dengan transparansi dan perbaikan manajemen agar investasi sebesar ini tidak sia-sia.
--------------------
Analisis Ahli:
Ahmad Rizki (Pengamat Teknologi Informasi): Pusat Data Nasional merupakan infrastruktur krusial yang harus didukung dengan sistem keamanan berlapis. Dugaan korupsi dan serangan siber dapat memperlambat proses digitalisasi dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Siti Latifah (Analis Kebijakan Publik): Pusat data nasional akan menjadi tulang punggung layanan digital, terutama bagi penyaluran bansos. Penegakan hukum terkait kasus korupsi harus diprioritaskan agar implementasi program prioritas tidak terganggu.
--------------------
What's Next: Jika masalah anggaran cadangan operasional dan dugaan korupsi tidak segera diselesaikan, ada risiko penundaan lanjutan dan potensi gangguan operasional pusat data yang bisa melemahkan transformasi digital pemerintah.
Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250505123856-37-630963/raksasa-data-center-ri-beroperasi-juni-2025-ini-dampaknya-ke-warga-ri

Pertanyaan Terkait

Q
Apa tujuan dari pembangunan Pusat Data Nasional?
A
Tujuan dari pembangunan Pusat Data Nasional adalah untuk memperkuat ekosistem digital pemerintahan dan meningkatkan akurasi serta akuntabilitas penyaluran bansos digital.
Q
Kapan uji coba Pusat Data Nasional I direncanakan?
A
Uji coba Pusat Data Nasional I direncanakan pada Juni 2025 setelah serah terima pada Maret 2025.
Q
Apa yang terjadi dengan Pusat Data Nasional Sementara?
A
Pusat Data Nasional Sementara mengalami serangan ransomware yang menyebabkan sejumlah layanan publik lumpuh.
Q
Siapa yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa PDNS?
A
Dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa PDNS melibatkan pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Digital dan PT Aplikanusa Lintasarta.
Q
Apa kapasitas dari Pusat Data Nasional yang sedang dibangun?
A
Kapasitas dari Pusat Data Nasional yang sedang dibangun mencapai 25 ribu cores dan storage 40 petabyte.

Artikel Serupa

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Google Cloud di KemendikbudristekCNBCIndonesia
Finansial
26 hari lalu
118 dibaca

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek

Pemerintah Perketat Penggunaan Software Berlisensi di Instansi dan BUMNCNBCIndonesia
Teknologi
1 bulan lalu
111 dibaca

Pemerintah Perketat Penggunaan Software Berlisensi di Instansi dan BUMN

Kejaksaan Bongkar Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook di KemendikbudCNBCIndonesia
Finansial
1 bulan lalu
106 dibaca

Kejaksaan Bongkar Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook di Kemendikbud

Kementerian Pertahanan Tanggapi Isu Bocornya Data CPNS 2021, Pastikan Keamanan SitusCNBCIndonesia
Teknologi
1 bulan lalu
15 dibaca

Kementerian Pertahanan Tanggapi Isu Bocornya Data CPNS 2021, Pastikan Keamanan Situs

Program Internet Cepat Sekolah Rakyat Didanai Kemensos, Dukung Pendidikan MerataCNBCIndonesia
Bisnis
1 bulan lalu
64 dibaca

Program Internet Cepat Sekolah Rakyat Didanai Kemensos, Dukung Pendidikan Merata

Proses Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Masih BerjalanCNBCIndonesia
Teknologi
2 bulan lalu
75 dibaca

Proses Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Masih Berjalan

Pemerintah Dorong Digital Public Infrastructure untuk Percepat Transformasi DigitalCNBCIndonesia
Finansial
3 bulan lalu
109 dibaca

Pemerintah Dorong Digital Public Infrastructure untuk Percepat Transformasi Digital