Courtesy of CNBCIndonesia

Proses Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi di Indonesia Masih Berlangsung

Menginformasikan perkembangan terkini dan pentingnya pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Indonesia serta proses harmonisasi pasal-pasal yang sedang berlangsung agar lembaga tersebut segera terbentuk.

28 Jul 2025, 16.21 WIB

212 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi masih dalam pembahasan dan diharapkan selesai pada Agustus 2025.
Lembaga ini akan berfungsi sebagai pengawas perlindungan data pribadi dan penegakan hukum administratif.
Negosiasi dengan Amerika Serikat mengenai transfer data pribadi menyoroti pentingnya perlindungan data lintas batas.

Jakarta, Indonesia - Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang memiliki tugas penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait data pribadi warga.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjelaskan bahwa proses pembentukan lembaga ini masih dalam tahap harmonisasi karena ada lebih dari 200 pasal yang harus dipelajari dan dibahas secara rinci.

Proses ini diharapkan bisa selesai pada bulan Agustus 2025, sehingga pembentukan lembaga PDP dapat segera dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kebutuhan akan lembaga ini menjadi semakin penting khususnya dalam konteks kerja sama dan negosiasi transfer data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat yang berkaitan dengan penurunan tarif ekspor barang.

Lembaga PDP nantinya akan menjadi pihak yang menentukan dan mengawasi standar perlindungan data pribadi, khususnya dalam hal transfer data lintas negara, demi menjaga kepentingan dan keamanan data pribadi warga Indonesia.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250728161417-37-652861/trump-minta-data-warga-ri-komdigi-siapkan-wasit-data-agustus-2025

Analisis Kami

"Proses yang panjang dan kompleks dalam pembentukan Lembaga PDP menunjukkan betapa rumitnya regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan internasional. Namun, keberadaan lembaga ini sangat krusial agar Indonesia dapat menjaga kedaulatan data dan memastikan perlindungan data masyarakat tetap terjaga dalam era digital global."

Analisis Ahli

Pak Teguh Santosa (Pakar Hukum Siber)

"Pembentukan Lembaga PDP adalah langkah penting yang tidak boleh terlambat karena tanpa pengawasan yang kuat, transfer data lintas negara dapat merugikan kepentingan nasional dan hak privasi warga."

Dr. Anita Wijaya (Ahli Kebijakan Digital)

"Penundaan pembentukan lembaga ini mencerminkan kebutuhan serius untuk mempercepat regulasi data pribadi agar Indonesia tidak tertinggal dalam standar internasional."

Prediksi Kami

Pembentukan Lembaga PDP kemungkinan besar akan selesai pada Agustus 2025, sehingga pemerintah dapat lebih efektif mengawasi dan mengatur perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks negosiasi perdagangan internasional dengan AS.