Courtesy of Reuters

Microsoft Hentikan Penggunaan Insinyur China untuk Dukungan Militer AS Setelah Kekhawatiran Keamanan

Menjelaskan langkah Microsoft menghentikan penggunaan insinyur China dalam dukungan teknis untuk militer AS terkait kekhawatiran keamanan siber, serta respons pemerintah AS terhadap isu ini.

19 Jul 2025, 05.57 WIB

96 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Microsoft menghentikan penggunaan insinyur China untuk proyek militer AS demi meningkatkan keamanan.
Terdapat kekhawatiran dari pemerintah AS mengenai ancaman siber yang ditimbulkan oleh pihak luar.
Tinjauan mendalam dilakukan untuk memastikan keamanan dari semua kontraktor yang terlibat.

San Francisco, Amerika Serikat - Microsoft sebelumnya menggunakan insinyur yang berbasis di China untuk membantu teknis pada sistem cloud komputasi militer Amerika Serikat. Namun, pelaporan dari ProPublica mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap insinyur tersebut sering tidak memadai.

Para pengawas yang disebut 'digital escorts' dari Amerika Serikat kadang-kadang kekurangan keterampilan teknis yang diperlukan untuk menilai apakah pekerjaan insinyur China tersebut dapat menimbulkan ancaman keamanan siber.

Setelah muncul kekhawatiran dari senator dan pejabat pemerintah, Microsoft segera mengubah kebijakannya dan menghentikan penggunaan tenaga kerja dari China dalam proyek yang melibatkan militer AS.

Senator Tom Cotton dan Defense Secretary Pete Hegseth meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap kontrak cloud militer untuk memastikan keamanan data dan infrastruktur agar tidak diretas atau dieksploitasi oleh pihak asing, khususnya dari China.

Keputusan ini merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan siber negara dan mencegah potensi ancaman yang bisa membahayakan infrastruktur dan operasi militer Amerika Serikat.

Referensi:
[1] https://www.reuters.com/world/us/microsoft-stop-using-engineers-china-tech-support-us-military-hegseth-orders-2025-07-18/

Analisis Kami

"Keputusan Microsoft menunjukkan bagaimana tekanan publik dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi praktik perusahaan teknologi besar dalam menjaga keamanan nasional. Namun, masalah ini juga memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan yang sudah seharusnya diantisipasi sejak awal, sehingga perlu ada sistem evaluasi keamanan yang jauh lebih ketat dan transparan."

Analisis Ahli

Bruce Schneier

"Penggunaan tenaga kerja dari negara yang berpotensi menjadi ancaman keamanan adalah risiko besar dalam sistem IT militer. Perusahaan harus menerapkan kontrol lebih keras dan transparansi untuk mencegah kebocoran data yang merusak keamanan nasional."

Mikko Hypponen

"Kasus ini memperjelas bahwa rantai pasok teknologi bisa menjadi titik lemah keamanan siber. Solusi terbaik adalah kombinasi kontrol teknis dan audit independen yang rutin."

Prediksi Kami

Ke depan, pemerintah AS kemungkinan akan memperketat pengawasan dan regulasi terkait keterlibatan tenaga kerja asing, khususnya yang berasal dari negara dengan potensi ancaman keamanan siber seperti China, dalam proyek teknologi kritis militer dan pemerintahan.