Courtesy of TechCrunch
Pemerintah Inggris Usulkan Pelaporan Wajib dan Larangan Bayar Tebusan Ransomware
Meningkatkan kemampuan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menghentikan operasi ransomware melalui kewajiban pelaporan dan pelarangan pembayaran tebusan pada sektor publik dan infrastruktur kritikal.
22 Jul 2025, 23.36 WIB
94 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Pemerintah Inggris berupaya meningkatkan pelaporan dari korban ransomware untuk membantu penegakan hukum.
- Larangan pembayaran tebusan diusulkan untuk organisasi publik dan infrastruktur kritis.
- Diskusi tentang kebijakan ransomware mencerminkan tantangan kompleks dalam menangani ancaman siber.
London, Inggris Raya - Pemerintah Inggris berencana mengubah strategi melawan ransomware dengan mewajibkan korban untuk melaporkan serangan ransomware yang mereka alami. Ini dilakukan agar pihak berwenang bisa mendapatkan intelijen penting untuk melacak dan menghentikan pelaku kejahatan siber.
Selain mewajibkan pelaporan, pemerintah juga mengusulkan larangan pembayaran tebusan bagi organisasi sektor publik dan infrastruktur penting. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh para pelaku ransomware dari serangan mereka.
Bagi organisasi lain yang menjadi korban ransomware, pemerintah ingin ada pemberitahuan jika mereka berniat membayar tebusan. Dengan demikian, pihak berwenang dapat terus memantau dan mengontrol situasi untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Para ahli keamanan siber menyambut baik rencana pemerintah ini. Mereka menilai bahwa pelaporan wajib dan larangan pembayaran akan membantu penegak hukum menangkap dan menghukum para pelaku ransomware yang selama ini sulit ditangkap.
Baca juga: Pemerintah Inggris Usulkan Aturan Wajib Laporkan Serangan Ransomware dan Larang Bayar Tebusan
Namun, ada juga kekhawatiran mengenai larangan pembayaran, terutama bagi sektor kritikal seperti rumah sakit, yang terkadang harus memilih membayar tebusan demi menyelamatkan layanan mereka. Australia sendiri sudah memberlakukan aturan wajib lapor tanpa melarang pembayaran tebusan.
Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2025/07/22/uk-government-wants-ransomware-victims-to-report-cyberattacks-so-it-can-disrupt-the-hackers/
[1] https://techcrunch.com/2025/07/22/uk-government-wants-ransomware-victims-to-report-cyberattacks-so-it-can-disrupt-the-hackers/
Analisis Ahli
Allan Liska
"Ransomware operators and their enablers are widely catchable and prosecutable, making mandatory reporting crucial."
Arda Büyükkaya
"Banning ransom payments and pursuing perpetrators helps impose real costs on threat actors, acting as a strong deterrent."
Analisis Kami
"Langkah pemerintah Inggris ini adalah upaya yang tepat untuk memperkuat keamanan siber nasional dan mengurangi insentif finansial bagi pelaku ransomware. Namun, kebijakan larangan pembayaran harus diimbangi dengan solusi pemulihan yang cepat agar tidak merugikan organisasi kritikal yang sangat bergantung pada sistemnya."
Prediksi Kami
Jika kebijakan ini diadopsi, akan terjadi peningkatan penangkapan pelaku ransomware dan penurunan insiden karena biaya yang lebih besar bagi para penjahat siber, tetapi mungkin juga memunculkan tantangan baru bagi organisasi kritikal yang sangat bergantung pada pemulihan cepat.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa tujuan pemerintah Inggris dalam mengubah strategi terhadap ransomware?A
Pemerintah Inggris ingin meningkatkan pelaporan dari korban ransomware untuk membantu penegak hukum menargetkan penjahat siber.Q
Apa saja tiga proposal utama yang diusulkan oleh pemerintah Inggris?A
Tiga proposal utama adalah pelaporan wajib, larangan pembayaran tebusan untuk organisasi sektor publik, dan kewajiban untuk memberitahu pemerintah jika ada organisasi lain yang berencana membayar tebusan.Q
Mengapa pelaporan wajib dianggap penting oleh penegak hukum?A
Pelaporan wajib dianggap penting karena memberikan intelijen yang diperlukan untuk mengejar dan mengganggu aktivitas pelaku kejahatan siber.Q
Apa pandangan Allan Liska tentang pelaku ransomware?A
Allan Liska percaya bahwa banyak operator ransomware dapat ditangkap dan diadili, menunjukkan bahwa mereka tidak terbatas hanya di Rusia.Q
Mengapa larangan pembayaran tebusan menjadi topik yang kontroversial?A
Larangan pembayaran tebusan kontroversial karena dalam beberapa kasus, membayar mungkin satu-satunya cara untuk memulihkan sistem kritis, terutama di industri seperti rumah sakit.
