Pengumpulan Data Worldcoin di Indonesia Menimbulkan Kekhawatiran Privasi dan Tindakan Pemerintah

Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia mengungkap bahwa Tools for Humanity, pengembang Worldcoin dan WorldID, sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2021. Namun, perusahaan ini baru mendapatkan izin atau tanda daftar resmi untuk penyelenggaraan sistem elektronik pada tahun 2025. Perusahaan tersebut telah mengumpulkan data biometrik berupa pemindaian retina dari lebih dari 500.000 pengguna di Indonesia. Data ini sangat sensitif dan menjadi perhatian pemerintah terkait keamanan dan privasi penggunanya. Meskipun sudah beroperasi sejak 2021, izin usaha Tools for Humanity berada di luar negara Indonesia dan masih didalami lebih jauh secara teknis oleh pihak kementerian. Pemerintah berusaha memahami lebih dalam mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data biometrik tersebut. Saat ini, seluruh kegiatan pemindaian retina dan operasi yang dilakukan oleh enam operator lokal mereka di Indonesia sudah dihentikan. Hal ini dilakukan sambil menunggu hasil pendalaman dari pihak kementerian. Pemerintah menegaskan bahwa pemberian tanda daftar penyelenggara sistem elektronik adalah tahap pertama dan menegaskan perlunya pengawasan terkait penggunaan data biometrik dan izin operasional dari perusahaan asing yang beraktivitas di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap bahwa startup bernama Tools for Humanity yang mengelola platform World telah mengumpulkan lebih dari 500.000 data retina dari warga Indonesia sejak 2021. Data tersebut berupa informasi biometrik yang sensitif sehingga menimbulkan perhatian tentang perlindungan privasi. Pemerintah Indonesia melalui Komdigi sudah memanggil perwakilan TFH pada awal Mei 2025 untuk meminta kejelasan terkait operasi dan kepatuhan mereka pada peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Mereka juga menyoroti pentingnya etika dan keamanan data yang dikumpulkan oleh platform tersebut. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah pemberian insentif finansial kepada warga yang bersedia menyerahkan data biometriknya. Hal ini dianggap penting untuk ditinjau ulang agar tidak melanggar aturan ataupun menimbulkan eksploitasi data pribadi warga negara. Komdigi menjelaskan bahwa hasil klarifikasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan analisis teknis terhadap aplikasi dan juga menelaah kebijakan privasi TFH agar benar-benar sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia terkait pengelolaan data elektronik. Pemerintah menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak privasi masyarakat serta memastikan semua penyelenggara sistem elektronik mematuhi peraturan demi menjaga keamanan dan etika pengelolaan data pribadi, terutama data biometrik yang sangat sensitif.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Indonesia menindaklanjuti isu pengumpulan data biometrik retina yang dilakukan oleh Tools for Humanity, perusahaan di balik Worldcoin, World App, dan World ID. Pemerintah mengadakan pertemuan dengan perwakilan TFH untuk meminta penjelasan tentang operasional dan kepatuhan hukum yang mereka jalankan di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Komdigi menyoroti berbagai aspek penting, termasuk alur bisnis TFH, kepatuhan pada aturan perlindungan data pribadi, serta praktik pemberian insentif keuangan bagi warga yang menyerahkan data biometrik mereka, khususnya retina dan retina code. Keamanan penyimpanan dan pengelolaan data retina menjadi perhatian utama Komdigi. Selain itu, penting untuk mengetahui siapa yang memiliki akses atas data tersebut dan bagaimana teknologi TFH melindungi data anak-anak, terutama dalam hal pembedaan usia agar tidak terjadi pelanggaran. Saat ini, TFH telah menghentikan sementara kegiatan pemindaian retina yang sebelumnya dilakukan oleh enam operator mereka di Indonesia. Mereka juga sudah mengumpulkan lebih dari 500.000 data retina dari pengguna di tanah air. Komdigi akan melakukan analisis teknis aplikasi dan tinjauan kebijakan privasi TFH ke depan. Komdigi menegaskan komitmennya untuk melindungi hak privasi masyarakat dan memastikan bahwa semua penyelenggara sistem elektronik mematuhi peraturan terkait keamanan dan etika pengelolaan data pribadi di Indonesia, termasuk kewajiban registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).