Courtesy of CNBCIndonesia

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp33,73 Triliun hingga Februari 2025

14 Mar 2025, 10.38 WIB

25 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
Pemerintah aktif dalam menunjuk pelaku usaha PMSE untuk memastikan kepatuhan pajak.
Pajak kripto dan fintech menjadi sumber penerimaan pajak yang penting bagi negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Indonesia mencatat bahwa penerimaan dari sektor ekonomi digital mencapai Rp33,73 triliun hingga Februari 2025. Penerimaan ini berasal dari berbagai sumber, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perdagangan online sebesar Rp26,18 triliun, pajak kripto Rp1,39 triliun, pajak dari fintech (pinjaman online) Rp3,23 triliun, dan pajak dari pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar Rp2,94 triliun. Sebanyak 222 pelaku usaha digital telah ditunjuk sebagai pemungut pajak, meskipun ada sebelas perusahaan yang dicabut statusnya sebagai pemungut pajak.

Penerimaan pajak dari sektor kripto dan fintech juga menunjukkan angka yang signifikan. Pajak kripto terkumpul Rp1,39 triliun, sedangkan pajak dari fintech mencapai Rp3,23 triliun. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan keadilan bagi semua pelaku usaha, baik yang konvensional maupun digital, dan akan terus mencari cara untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital lainnya.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20250314102819-4-618582/ri-kantongi-setoran-pajak-digital-hingga-rp-3373-triliun

Analisis Kami

"Upaya pemerintah memungut pajak dari berbagai segmen usaha digital sudah tepat sebagai cerminan adaptasi terhadap ekonomi modern yang terus bergeser ke platform digital. Namun, tantangan utama akan tetap pada pengawasan dan pembinaan agar seluruh pelaku usaha digital, baik lokal maupun internasional, benar-benar patuh pajak tanpa menghambat inovasi."

Analisis Ahli

Ferry Juliantono (Ekonom Pajak Universitas Indonesia)

"Pemungutan pajak di sektor digital adalah langkah penting untuk memperluas basis pajak di Indonesia. Namun, pemerintah harus memberikan kemudahan pelaporan dan edukasi agar pelaku usaha tidak terbebani dan tetap bisa tumbuh."

Prediksi Kami

Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital diperkirakan akan terus meningkat seiring semakin berkembangnya transaksi digital dan semakin luasnya penunjukan pelaku usaha sebagai pemungut pajak, sehingga mendongkrak penerimaan negara secara signifikan.