Courtesy of CNBCIndonesia

Pemerintah Revisi Tarif Royalti Mineral dan Batu Bara untuk Peningkatan Penerimaan Negara

14 Mar 2025, 16.55 WIB

214 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Kementerian ESDM sedang merevisi peraturan tarif royalti untuk meningkatkan penerimaan negara.
Revisi ini mencakup beberapa komoditas tambang penting seperti batu bara dan nikel.
Pemerintah berupaya memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam melalui penyesuaian tarif royalti.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang merevisi peraturan mengenai tarif royalti di sektor mineral dan batu bara untuk meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa revisi ini akan menyesuaikan persentase royalti yang harus dibayar oleh perusahaan tambang. Ada dua peraturan pemerintah yang sedang dievaluasi, yaitu PP Nomor 26 Tahun 2022 dan PP Nomor 15 Tahun 2022.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara, Julian Ambassadur Shiddiq, menyatakan bahwa pemerintah ingin memastikan penerimaan negara yang lebih adil dari pengelolaan sumber daya alam. Enam komoditas tambang, termasuk batu bara, timah, emas, perak, tembaga, dan nikel, akan mengalami revisi tarif royalti. Namun, besaran tarif yang baru masih dalam pembahasan dan belum diumumkan.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20250314150152-4-618709/royalti-emas-batu-bara-nikel-bakal-berubah-ternyata-begini-konsepnya

Analisis Ahli

Julian Ambassadur Shiddiq

"Pemerintah meninjau ulang tarif royalti guna memastikan penerimaan negara yang lebih adil dari pengelolaan sumber daya alam."

Analisis Kami

"Penyesuaian tarif royalti ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki pembagian hasil sumber daya alam yang selama ini dianggap kurang adil bagi negara. Namun, perlu diperhatikan agar kenaikan tarif royalti tidak memberatkan industri tambang sehingga mengganggu investasi dan produksi dalam jangka panjang."

Prediksi Kami

Dalam waktu dekat, pemerintah kemungkinan akan mengumumkan kenaikan tarif royalti yang berdampak pada biaya produksi perusahaan tambang namun memberikan penerimaan negara yang lebih besar.