Courtesy of CNBCIndonesia

DJP Keluarkan Relaksasi Bebas Sanksi Pajak untuk WP OP Tahun Pajak 2024

27 Mar 2025, 07.52 WIB

98 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

DJP menghapus sanksi administratif untuk keterlambatan pembayaran pajak dan pelaporan SPT WP OP Tahun Pajak 2024.
Relaksasi ini diberikan untuk mengakomodasi libur nasional dan cuti bersama yang panjang.
Penghapusan sanksi administratif berlaku setelah tanggal jatuh tempo hingga 11 April 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Indonesia telah mengumumkan penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT WP OP) untuk Tahun Pajak 2024. Kebijakan ini ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2025 dan bertujuan untuk membantu Wajib Pajak yang mungkin mengalami keterlambatan karena jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama.

Penghapusan sanksi ini berlaku untuk keterlambatan yang terjadi setelah tanggal jatuh tempo, yaitu dari 31 Maret 2025 hingga 11 April 2025. DJP menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak, sehingga mereka tidak akan dikenakan denda selama periode tersebut.

--------------------

Analisis Kami: Langkah DJP ini sangat tepat karena mempertimbangkan kondisi objektif yang berpotensi mengganggu kepatuhan pajak, sehingga mencerminkan kebijakan yang humanis dan adil. Namun, perlu tetap ada dorongan edukasi agar wajib pajak tetap disiplin dan tidak menjadikan relaksasi ini sebagai alasan sering menunda pembayaran pajak.

--------------------

Analisis Ahli:

Dwi Astuti: Kebijakan penghapusan sanksi ini diambil untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum pada wajib pajak seiring hari kerja yang berkurang akibat libur nasional dan cuti bersama.

--------------------

What's Next: Kebijakan relaksasi ini diperkirakan akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu tanpa rasa khawatir terkena sanksi administratif akibat hari libur panjang yang tidak bisa dihindari.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20250327074537-4-622133/telat-lapor-spt-pajak-hingga-11-april-bebas-sanksi