Courtesy of CNBCIndonesia
Rangkuman Berita: KPPU Sidangkan Dugaan Kartel Suku Bunga di Industri Pinjaman Online
Mengungkap dan menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga di industri pinjaman online untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.
Share
Ikhtisar 15 Detik
- KPPU sedang menyidangkan kasus dugaan kartel suku bunga di industri pinjaman online.
- Sebanyak 97 penyelenggara pinjaman online diduga melakukan pengaturan bunga secara kolektif.
- Penegakan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan persaingan dan melindungi konsumen di sektor keuangan digital.
Jakarta, Indonesia - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga di industri pinjaman online. Penyelidikan KPPU mengungkap adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebanyak 97 penyelenggara layanan pinjaman online diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama melalui kesepakatan internal yang dibuat asosiasi industri, AFPI.
KPPU menemukan bahwa mereka menetapkan tingkat bunga pinjaman yang tidak boleh melebihi suku bunga flat 0,8% per hari, yang kemudian diubah menjadi 0,4% per hari pada tahun 2021. Konsentrasi pasar diduga semakin kuat dengan adanya afiliasi kepemilikan atau hubungan mereka dengan platform e-commerce. Jika terbukti melanggar, para pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga 50% dari keuntungan dari pelanggaran atau hingga 10% dari penjualan di pasar bersangkutan dan selama periode pelanggaran.
Penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem persaingan usaha yang sehat di sektor keuangan digital. Industri fintech dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan, sehingga praktik-praktik anti-persaingan harus dihentikan dan dicegah sejak dini. KPPU memperkirakan, eskalasi perkara ini berpotensi membawa konsekuensi besar bagi lanskap pinjaman online di Indonesia. Penegakan hukum ini menjadi sinyal positif terhadap perlindungan hak peminjam dan efisiensi biaya layanan keuangan digital.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang sedang disidangkan oleh KPPU?A
KPPU sedang menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga di industri pinjaman online.Q
Apa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online?A
Dugaan pelanggaran adalah pengaturan bunga secara kolektif yang melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Q
Siapa yang ditetapkan sebagai Terlapor dalam kasus ini?A
Sebanyak 97 penyelenggara layanan pinjaman online ditetapkan sebagai Terlapor.Q
Apa sanksi yang dapat dikenakan jika terbukti melanggar?A
Jika terbukti melanggar, sanksi dapat berupa denda hingga 50% dari keuntungan pelanggaran atau hingga 10% dari penjualan.Q
Mengapa industri pinjaman online penting bagi inklusi keuangan di Indonesia?A
Industri pinjaman online penting karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan yang tidak terpenuhi oleh lembaga keuangan tradisional.Rangkuman Berita Serupa
Finansial
1 bulan lalu
95 dibaca
Ada Bank dan Fintech yang Jadi Perhatian OJK
Finansial
1 bulan lalu
133 dibaca
Crowde Buka Suara Soal Tuduhan Fraud dari J Trust Bank (BCIC)
Finansial
1 bulan lalu
41 dibaca
Waspada Penipuan Keuangan Jelang Lebaran, Ini Modus-modusnya
Bisnis
1 bulan lalu
65 dibaca
Ketua Komisi XI DPR: Revisi UU P2SK untuk Perkuat Peran BI
Finansial
1 bulan lalu
603 dibaca
Awas Maling M-Banking Jelang Lebaran, Warga RI Sudah Rugi Nyaris Rp1 T
Finansial
1 bulan lalu
81 dibaca