Courtesy of CNBCIndonesia

Kejaksaan Bongkar Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook di Kemendikbud

Membongkar dan mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook OS di Kemendikburistek serta dampak kerugian negara yang signifikan.

16 Jul 2025, 13.45 WIB

63 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Kasus ini menunjukkan adanya dugaan korupsi dalam pengadaan teknologi di kementerian pendidikan.
Peran pejabat tinggi dan staf dalam pengadaan barang/jasa menjadi sorotan penting.
Total kerugian yang signifikan menunjukkan dampak besar dari korupsi dalam sektor publik.

Jakarta, Indonesia - Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan perangkat Chromebook OS oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek). Kasus ini melibatkan beberapa pejabat dan staf khusus yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Proses pengadaan Chromebook ini dimulai sejak sebelum Nadiem Makarim resmi menjadi Menteri. Diskusi dan perencanaan dilakukan melalui grup WhatsApp dan pertemuan daring serta melibatkan berbagai pihak, termasuk Google yang memberikan co-investment 30%.

Tersangka diduga mengatur pengadaan barang dengan cara yang tidak sesuai prosedur, seperti mengganti metode pengadaan dari e-katalog ke sistem SIPLAH serta mengarahkan penggunaan ChromeOS tanpa kajian resmi yang tepat.

Pengadaan laptop Chromebook ini melibatkan anggaran sangat besar, yakni sekitar 9,3 triliun rupiah untuk 1,2 juta unit, yang bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kejaksaan memperkirakan kerugian negara mencapai hampir 2 triliun rupiah.

Penanganan kasus ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pendidikan terutama dalam pengadaan teknologi digital di sekolah, serta mencegah penyalahgunaan dana negara di masa mendatang.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250716125509-37-649575/kronologi-kasus-korupsi-laptop-rp-198-t-seret-nama-nadiem-makarim

Analisis Kami

"Kasus ini menegaskan betapa pentingnya transparansi dan kontrol ketat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama ketika angkanya sangat besar dan berdampak luas. Dugaan keterlibatan pejabat tinggi menunjukkan bahwa integritas harus ditegakkan secara menyeluruh agar program digitalisasi berjalan efektif tanpa penyalahgunaan."

Analisis Ahli

Ahmad Sahroni (Anggota DPR RI Komisi III)

"Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan sistem pengadaan pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga perlu reformasi menyeluruh dalam prosedur pengadaan digital di kementerian."

Prediksi Kami

Kasus ini kemungkinan akan terus berkembang dengan langkah hukum lebih lanjut seperti persidangan yang dapat membuka fakta baru serta potensi penanganan perkara di tingkat yang lebih tinggi termasuk penyelidikan pihak terkait lainnya.