Courtesy of CNBCIndonesia

Nadiem Makarim Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Chromebook di Kemdikbudristek

Memberikan informasi mengenai peran Nadiem Makarim yang menyebabkan dia menjadi tersangka korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek supaya publik memahami latar belakang dan kronologi kasus tersebut.

04 Sep 2025, 16.35 WIB

31 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Nadiem Makarim terlibat dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan.
Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan dan mengungkapkan peran Nadiem dalam pengadaan alat teknologi.
Pengadaan Chromebook dipicu oleh surat dari Google yang tidak direspons oleh Menteri sebelumnya.

Jakarta, Indonesia - Kejaksaan Agung telah menetapkan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook yang digunakan untuk program Pendidikan di Indonesia.

Pada awal 2020, Nadiem melakukan berbagai pertemuan dengan Google Indonesia untuk membahas penggunaan Chromebook dan aplikasi pendukungnya di proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi di kementeriannya.

Meskipun uji coba penggunaan Chromebook pada 2019 gagal di daerah terluar, tertinggal, dan terdalam (3T), Nadiem tetap memerintahkan penggunaan Chromebook dalam pengadaan alat TIK tahun 2020 dengan spesifikasi yang sudah diuji.

Pada rapat tertutup tanggal 6 Mei 2020, Nadiem mewajibkan semua peserta menggunakan Chromebook sebagai headset dalam pertemuan daring yang membahas pengadaan alat TIK, menunjukkan peran aktifnya dalam proyek tersebut.

Kasus ini mengundang perhatian publik karena menyangkut ketersediaan teknologi pendidikan yang seharusnya mendukung proses belajar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang membutuhkan bantuan teknologi.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250904162541-37-664368/kejagung-beberkan-peran-nadiem-makarim-di-kasus-korupsi-chromebook

Analisis Kami

"Kasus ini mengindikasikan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan teknologi pendidikan yang mestinya transparan dan sesuai kebutuhan daerah terpencil. Saya menilai ada ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dan keputusan politik yang dipaksakan sehingga berpotensi merugikan masyarakat."

Analisis Ahli

Akademisi Pendidikan

"Kasus ini menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap teknologi yang diadopsi di sektor pendidikan agar benar-benar dapat menjawab kebutuhan di lapangan."

Pengamat Korupsi

"Penetapan tersangka ini memberi sinyal tegas bahwa tidak ada toleransi terhadap penyimpangan dalam pengadaan pemerintah, terutama di sektor vital seperti pendidikan."

Prediksi Kami

Kasus ini kemungkinan akan memicu penyelidikan lebih lanjut di kementerian terkait pengadaan alat TIK serta berdampak pada kebijakan pengadaan teknologi pendidikan di masa depan.