Courtesy of CNBCIndonesia

Pemerintah Indonesia Desak TikTok dan Meta Atasi Disinformasi Demo Ricuh

Menyampaikan langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi penyebaran disinformasi di media sosial yang memicu demo ricuh serta meminta platform media sosial untuk meningkatkan moderasi konten demi keamanan dan ketertiban negara.

28 Agt 2025, 16.25 WIB

29 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pemerintah Indonesia mendesak platform media sosial untuk lebih ketat dalam moderasi konten.
Disinformasi dapat memiliki dampak besar pada stabilitas sosial dan persepsi masyarakat.
Pertemuan dengan TikTok dan Meta menunjukkan upaya pemerintah untuk menanggapi isu-isu yang muncul akibat penggunaan media sosial.

Jakarta, Indonesia - Pemerintah Indonesia menanggapi demo ricuh di DPR yang terjadi pada 25 Agustus 2025 dengan serius karena diduga akibat penyebaran konten palsu di media sosial. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memanggil platform besar seperti TikTok dan Meta untuk membahas masalah ini.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah meminta TikTok dan Meta agar melakukan moderasi konten lebih ketat dan menghapus konten palsu yang dapat memicu kericuhan tanpa harus menunggu perintah langsung dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melindungi keamanan negara dan masyarakat dari pengaruh hoaks yang berbahaya.

Angga juga menjelaskan bahwa platform yang melanggar aturan bisa dikenakan sanksi berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin operasional. Beberapa konten disinformasi yang diangkat salah satunya berupa video hoaks yang menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara serta rekaman kerusuhan lama yang diklaim terjadi pada hari demo.

Selain TikTok dan Meta, pemerintah berencana melakukan pertemuan dengan platform media sosial lain seperti X dan YouTube Indonesia pada akhir pekan ini untuk memastikan seluruh pihak berperan dalam mengendalikan informasi yang beredar di masyarakat.

Langkah ini menunjukkan fokus pemerintah dalam menjaga keamanan informasi di era digital dengan berharap platform media sosial dapat bekerja sama secara proaktif dalam menangani konten-konten berbahaya demi kebaikan bersama.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250828134343-37-662177/media-asing-sorot-ri-panggil-tiktok-meta-usai-demo-dpr-ricuh

Analisis Kami

"Langkah pemerintah Indonesia untuk memanggil dan menekan platform media sosial merupakan respons yang tepat terhadap makin maraknya disinformasi yang berbahaya. Namun, ini harus diimbangi dengan dialog terbuka untuk menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan yang bisa berdampak pada kebebasan berekspresi masyarakat."

Analisis Ahli

Prof. Dr. Dwi Hendratno (Ahli Teknologi Informasi)

"Langkah moderasi konten yang lebih ketat perlu diambil untuk mengurangi dampak negatif hoaks, namun pendekatan harus berbasis data dan transparansi agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik."

Dr. Rina Sari (Pengamat Media Sosial)

"Pengawasan pemerintah idealnya berjalan seiring dengan edukasi literasi digital bagi masyarakat untuk mengantisipasi dan mengenali konten palsu secara mandiri."

Prediksi Kami

Pemerintah Indonesia kemungkinan akan meningkatkan tekanan regulasi dan pengawasan terhadap platform media sosial, serta kemungkinan terjadi pembatasan lebih ketat atau sanksi bagi platform yang tidak patuh dalam mengatasi disinformasi yang berpotensi mengganggu keamanan nasional.

Pertanyaan Terkait

Apa yang menjadi fokus utama artikel ini?

Fokus utama artikel ini adalah desakan pemerintah Indonesia pada media sosial untuk menangani disinformasi yang memicu kericuhan pada unjuk rasa.

Siapa yang dipanggil oleh pemerintah terkait masalah konten media sosial?

Pemerintah memanggil TikTok dan Meta untuk meningkatkan moderasi konten terkait disinformasi.

Apa contoh disinformasi yang disebutkan dalam artikel?

Contoh disinformasi yang disebutkan adalah video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara.

Apa sanksi yang dapat diterapkan oleh pemerintah pada platform media sosial?

Sanksi yang dapat diterapkan meliputi teguran, denda, penghentian sementara, pencabutan sementara, atau penghapusan dari daftar platform yang terdaftar.

Mengapa moderasi konten dianggap penting oleh pemerintah?

Moderasi konten dianggap penting untuk melindungi negara dari informasi yang tidak akurat dan untuk mencegah kekacauan di masyarakat.