Courtesy of CNBCIndonesia

Nadiem Makarim Ditahan Tersangka Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook

Memberikan informasi terkait dugaan korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim dalam pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara besar, sekaligus menjelaskan proses penyidikan dan penahanan yang tengah berlangsung.

04 Sep 2025, 16.53 WIB

191 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Nadiem Makarim terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem sebagai tersangka dan ia ditahan di Rutan Salemba.
Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai Rp1,98 triliun.

Jakarta, Indonesia - Kejaksaan Agung Indonesia telah menetapkan Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kasus ini dilaporkan merugikan negara hingga Rp1,98 triliun.

Nadiem telah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh pihak kejaksaan, yaitu pemeriksaan pertama selama sekitar 12 jam pada Juni 2025, kemudian pemeriksaan kedua pada Juli selama 9 jam, dan pemeriksaan ketiga yang dilakukan sebelum penahanannya pada September 2025.

Selain itu, Nadiem juga sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak Juni 2025 guna memastikan proses penyelidikan berjalan tanpa hambatan. Saat ini, Nadiem ditahan di Rumah Tahanan Salemba.

Penyidikan mengungkap bahwa pembicaraan terkait pengadaan laptop Chromebook ini juga dilakukan secara daring melalui zoom meeting yang dipimpin oleh Jurist, staf khusus Mendikbudristek saat era Nadiem, bersama Fiona.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dana yang sangat besar dan berkaitan langsung dengan sektor pendidikan, sehingga masyarakat menunggu proses hukum yang transparan dan adil demi menjaga kepercayaan publik.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250904164539-38-664381/penampakan-nadiem-pakai-rompi-pink-jadi-tersangka-korupsi-laptop

Analisis Kami

"Penetapan tersangka terhadap sosok penting seperti Nadiem Makarim menunjukkan komitmen penegak hukum dalam memberantas korupsi, terutama di sektor pendidikan yang sangat vital. Namun, proses hukum harus dijalankan secara transparan dan adil agar tidak menimbulkan kecurigaan politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan."

Analisis Ahli

Ahmad Taufik (Pengamat Hukum dan Anti-Korupsi)

"Kasus ini menegaskan bahwa korupsi di sektor publik harus diusut tuntas tanpa pandang bulu, terutama bila merugikan dana besar yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia."

Prediksi Kami

Kasus ini kemungkinan akan mengarah pada proses persidangan yang panjang dan dapat berdampak pada dinamika politik serta kebijakan pemerintah terkait pengadaan teknologi pendidikan di masa depan.