Courtesy of CNBCIndonesia

Kasus Korupsi Chromebook: Nadiem Makarim Hadapi Dakwaan dan Bantahan Keras

Memberikan informasi lengkap mengenai dakwaan dan pembelaan Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook, serta dampaknya terhadap pendidikan dan keuangan negara.

05 Jan 2026, 18.55 WIB

14 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Nadiem Makarim dituduh terlibat dalam korupsi pengadaan Chromebook yang merugikan negara.
Jaksa Penuntut Umum menyatakan pengadaan perangkat tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia.
Nadiem mempertahankan bahwa kekayaannya berasal dari sumber yang sah dan bukan dari proyek korup.

Jakarta, Indonesia - Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan Indonesia, didakwa dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah 3T. Pengadaan perangkat ini dianggap gagal karena kurangnya evaluasi dan penggunaan yang tidak optimal.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pengadaan Chromebook tidak melalui prosedur yang benar, serta perangkat ini membutuhkan koneksi internet yang tidak stabil di wilayah 3T sehingga perangkat tersebut tidak berfungsi maksimal. Nadiem juga ikut didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Dalam sidang, Nadiem membantah tuduhan memperkaya diri dan menjelaskan bahwa peningkatan kekayaannya berasal dari harga saham PT AKAB yang naik dan turun, bukan penerimaan uang secara langsung. Ia juga menegaskan bahwa dirinya hanya menetapkan kebijakan, bukan terlibat dalam proses teknis pengadaan.

Nadiem juga meluruskan fakta terkait investasi Google ke perusahaannya, mengungkapkan bahwa sebagian besar investasi dari Google terjadi sebelum ia menjadi menteri, dan jumlahnya tidak sebesar yang disebutkan jaksa. Ia juga mempertanyakan dakwaan yang tidak mendetail terkait peran serta harga dalam pengadaan Chromebook.

Kasus ini menimbulkan perhatian publik terkait transparansi dan efektivitas kebijakan pengadaan teknologi dalam pendidikan, serta bagaimana pejabat publik mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil, terutama dalam proyek teknologi yang berdampak luas bagi pendidikan di Indonesia.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260105183631-37-699814/didakwa-rugikan-negara-rp2-triliun-ini-pembelaan-diri-nadiem-makarim

Analisis Ahli

Guru Besar Hukum Tata Negara

"Kasus ini menyoroti krusialnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pejabat publik dalam pengadaan barang dan jasa, yang harus dijalankan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang."

Pakar Pendidikan Teknologi Informasi

"Penggunaan perangkat digital seperti Chromebook harus disinkronkan dengan infrastruktur pendidikan yang memadai, terutama akses internet, agar teknologi benar-benar mendukung proses belajar mengajar secara efektif."

Analisis Kami

"Kasus ini memperlihatkan pentingnya transparansi dan evaluasi yang ketat dalam pengadaan teknologi pendidikan agar tidak menimbulkan kerugian besar dan kegagalan implementasi. Selain itu, peran serta pejabat tinggi harus jelas dibatasi agar tanggung jawab tidak ambigu, sehingga setiap kebijakan bisa dievaluasi secara objektif."

Prediksi Kami

Proses hukum terhadap Nadiem Makarim akan berlanjut dengan persidangan yang ketat, dan hasilnya dapat mempengaruhi kebijakan pengadaan teknologi pendidikan di masa depan serta kepercayaan publik terhadap pejabat publik yang terkait.