Ketegangan Geopolitik dan Strategi Ekonomi antara AS, China, dan Rusia

China menghadapi masalah persaingan yang sangat ketat antar perusahaan yang didukung oleh dana investasi pemerintah, yang menyebabkan pengeluaran berulang di industri sama. Hal ini membuat pemerintah ingin memperketat pengaturan pemakaian dana tersebut agar tidak sia-sia. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) mengeluarkan pedoman baru yang menekankan agar dana investasi pemerintah difokuskan pada bidang manufaktur maju dan teknologi masa depan, seperti ekonomi digital serta industri strategis lainnya. Pedoman tersebut juga mengingatkan agar arus dana lebih terorganisir dan terkoordinasi antara pusat dan daerah, serta menghindari kondisi di mana dana pemerintah justru menekan modal dari pihak swasta sehingga mengurangi keberagaman pendanaan. Selain itu, dana publik harus dianggap sebagai modal jangka panjang yang stabil dan mampu membantu ekonomi tetap berjalan meski dalam kondisi siklus ekonomi yang berfluktuasi, sehingga investasi bisa lebih terjaga dan bermanfaat untuk masa depan. Secara keseluruhan, pemerintah ingin memastikan penggunaan dana yang efisien, terstandarisasi, dan berisiko terkendali agar membantu membangun pola perkembangan industri yang sehat dan berkelanjutan di China.

Rusia sedang meningkatkan produksi drone menyerang Garpiya dengan menggunakan mesin buatan Tiongkok yang diselundupkan secara rahasia. Mesin ini dikirim dengan menyamar sebagai peralatan pendingin untuk menghindari sanksi Barat yang sudah diberlakukan pada perusahaan terkait. Dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber menunjukkan bahwa ada kontrak besar antara perusahaan milik negara Rusia, IEMZ Kupol, dengan kementerian pertahanan Rusia untuk mengirimkan lebih dari 6.000 drone pada tahun 2025, naik signifikan dari sekitar 2.000 pada tahun sebelumnya. Drone Garpiya ini didasarkan pada desain drone Iran dan digunakan untuk menyerang target baik militer maupun sipil di Ukraina. Intelijen Ukraina melaporkan bahwa drone ini diluncurkan sekitar 500 kali setiap bulan, menunjukkan intensitas konflik yang terus berlangsung. Meskipun AS dan Uni Eropa sudah menjatuhkan sanksi terhadap beberapa perusahaan Tiongkok yang memasok mesin drone, pengiriman tetap berlangsung melalui perusahaan perantara dan front di Rusia, yang membuat pengawasan dan penegakan sanksi menjadi sulit. Pemerintah Tiongkok sendiri membantah mengetahui pengiriman komponen tersebut dan mengkritik sanksi unilateral yang bukan berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara pejabat Eropa berusaha meningkatkan tekanan diplomatik untuk menghentikan aliran teknologi ini demi menjaga keamanan kawasan.

China Initiative adalah program yang dibuat pada 2018 oleh Amerika Serikat untuk mencegah pencurian riset oleh negara lain, terutama Cina. Namun, program ini dikritik karena dianggap bias rasial dan banyak kasus yang tidak berhasil dibuktikan, akhirnya program ini dihentikan pada tahun 2022. Kini, Dewan Perwakilan AS sedang membahas anggaran yang berisi lampiran untuk mengaktifkan kembali program China Initiative tanpa menyebutkan namanya. Tujuannya adalah agar AS tetap unggul dalam riset dan melawan upaya pencurian riset oleh Cina. Gang Chen, seorang insinyur di MIT yang pernah menjadi korban program ini dan dibebaskan dari semua tuduhan, menyatakan bahwa program ini diskriminatif dan malah melemahkan keamanan nasional AS dengan mengusir talenta terbaik dari seluruh dunia. Selain itu, lebih dari seribu peneliti AS yang dipimpin oleh para profesor dari Stanford menulis surat kepada para legislator untuk meminta penghapusan lampiran tersebut. Mereka khawatir program ini akan merusak iklim inovasi dan secara tidak sengaja menguntungkan Cina. Meskipun debat resmi tentang anggaran itu dibatalkan, para ahli meyakini bahwa upaya untuk menghidupkan kembali program tersebut kemungkinan besar tetap akan masuk ke tahap selanjutnya di Senat.

China dulu merasa stablecoin berisiko besar bagi sistem keuangan internasional dan kebijakan moneter, sehingga pemerintahnya sangat skeptis terhadap mata uang digital swasta. Namun, sekarang keadaan berubah karena stablecoin sudah banyak dipakai di Asia untuk transaksi dan pembiayaan yang lebih efisien. Tekanan dari kebijakan baru pemerintah AS yang mendukung stablecoin resmi, seperti GENIUS Act, membuat China harus bergerak cepat agar tidak kalah dalam perlombaan teknologi keuangan digital ini. Beijing ingin membuat stablecoin yang teratur dan terikat dengan mata uang yuan luar negeri agar bisa memperluas penggunaan renminbi secara internasional. Di Hong Kong, berbagai proyek stablecoin menggunakan dolar Hong Kong dan yuan lepas pantai sedang dikembangkan sebagai percobaan untuk menjalankan stablecoin tersebut dengan pengawasan ketat. Hal ini memungkinkan transaksi keuangan baru yang lebih modern, fleksibel, dan sesuai dengan kontrol modal pemerintah China. Menurut para ahli, stablecoin legal akan menjadi semakin populer di seluruh dunia karena memberikan kemudahan dan keamanan yang besar dalam pembayaran bisnis lintas negara. Bahkan stablecoin bisa lebih unggul dibandingkan mata uang digital bank sentral karena lebih mudah dipakai di pasar internasional. Kesimpulannya, awalan yang negatif terhadap stablecoin oleh China sekarang berubah menjadi semangat untuk ikut berkompetisi dan mengembangkan mata uang digital yang lebih canggih dan teratur demi memajukan posisi yuan di pasar global dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS.