Pomodo Logo IconPomodo Logo Icon
Tanya PomodoSemua Artikel
Semua
Fokus
Finansial

Perubahan Global dalam Regulasi Cryptocurrency

Share

Pemerintah di berbagai negara, termasuk Hong Kong dan Belarus, menerapkan kebijakan baru terkait regulasi cryptocurrency. Hong Kong berencana melonggarkan aturan bagi bank dalam kepemilikan cryptocurrency, sementara Belarus mewajibkan bank untuk mengadopsi crypto dan tokenisasi sebagai respons terhadap tekanan sanksi yang mempengaruhi ekonomi mereka.

11 Sep 2025, 18.03 WIB

Senat AS Meragukan Kesiapan Regulasi Lengkap Pasar Kripto Sebelum Deadline

Senat AS Meragukan Kesiapan Regulasi Lengkap Pasar Kripto Sebelum Deadline
Senator John Kennedy dari Louisiana mengungkapkan keraguan mengenai kesiapan Komite Perbankan Senat untuk mengesahkan undang-undang yang mengatur pasar kripto secara menyeluruh sebelum batas waktu 30 September. Ia menyatakan bahwa masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dan perlunya pendekatan yang hati-hati dalam membuat regulasi tersebut. Sebelumnya, Undang-Undang GENIUS yang mengatur stablecoin dolar telah diterapkan, namun Kennedy menyebutnya hanya sebagai langkah kecil dibandingkan regulasi pasar kripto yang lebih luas yang sedang dirancang. Situasi ini menunjukkan bagaimana kompleksnya tantangan regulasi di dunia aset digital saat ini. Salah satu faktor penundaan adalah ketidakmampuan bank-bank tradisional untuk cepat beradaptasi dengan teknologi dan risiko aset kripto, termasuk masalah manajemen risiko dan kepatuhan. Ahli dari ChaiDEX, Nitesh Mishra, menekankan bahwa tanpa kesiapan institusi keuangan tradisional, regulasi yang dipaksa bisa membahayakan stabilitas keuangan. Dukungan politik pun menjadi faktor kritis: Tim Scott, Ketua Komite Perbankan Senat, mengakui dukungan dari partai Demokrat diperkirakan lebih sedikit dibandingkan saat pengesahan Undang-Undang GENIUS. Karena mayoritas di Senat sangat tipis, kurangnya dukungan dari Demokrat dan keraguan anggota Republik seperti Kennedy menimbulkan tantangan besar. Industri kripto sangat menantikan kepastian regulasi agar dapat berkembang di pasar AS, terutama karena dukungan dari pemerintahan terdahulu. Namun, kritikan berasal dari komunitas DeFi yang merasa regulasi ini dapat membatasi inovasi dan kebebasan yang selama ini dimiliki platform desentralisasi.
11 Sep 2025, 17.57 WIB

HKMA Rencanakan Pelonggaran Modal Bank untuk Dukung Crypto di Hong Kong

HKMA Rencanakan Pelonggaran Modal Bank untuk Dukung Crypto di Hong Kong
Hong Kong Monetary Authority (HKMA) telah mengeluarkan rancangan kebijakan yang bertujuan melonggarkan persyaratan modal bagi bank yang menyimpan aset kripto. Tujuan dari rancangan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan industri cryptocurrency di Hong Kong sambil tetap menjaga pengelolaan risiko yang tepat. Dalam draf tersebut, HKMA menyarankan agar persyaratan modal dapat diturunkan jika penerbit aset kripto dapat menunjukkan kemampuan dalam mencegah dan mengatasi risiko yang terkait dengan kepemilikan aset tersebut. Hal ini diharapkan memperkuat kepercayaan dan keamanan dalam industri kripto. Panduan terkait regulasi tersebut rencananya akan mulai diterapkan pada awal tahun depan setelah melalui proses konsultasi publik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Hong Kong untuk memperjelas kerangka regulasi dan mendukung inovasi di sektor keuangan digital. Hong Kong sudah dikenal sebagai salah satu pusat utama dunia untuk pengembangan cryptocurrency, dengan regulasi yang lebih mendukung dibandingkan negara lain. Baru-baru ini, panduan stabilcoin juga sudah mulai berlaku, dan banyak penerbit baru yang mendaftarkan produk mereka di Hong Kong. Dengan pelonggaran persyaratan modal ini, diperkirakan Hong Kong akan semakin memperkuat posisinya sebagai pelopor dalam adopsi dan regulasi crypto secara global, menarik lebih banyak pemain industri internasional untuk berinvestasi dan beroperasi di wilayah ini.
11 Sep 2025, 08.30 WIB

Lukashenko Dorong Perbankan Digital untuk Lawan Sanksi Barat di Belarus

Lukashenko Dorong Perbankan Digital untuk Lawan Sanksi Barat di Belarus
Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, mengajak bank-bank nasional untuk memperbanyak penggunaan aset digital. Langkah ini sebagai upaya menghadapi sanksi ketat yang diberlakukan oleh negara-negara Barat terhadap Belarus sejak pemilu kontroversial tahun 2020. Selama tujuh bulan pertama tahun ini, volume pembayaran luar negeri melalui pertukaran aset digital mencapai 1,7 miliar dolar AS. Presiden memprediksi nilai tersebut bisa meningkat hingga 3 miliar dolar AS pada akhir tahun. Ini menunjukkan pesatnya peran cryptocurrency di Belarus. Lukashenko juga membahas teknologi tokenisasi di sektor keuangan. Ia menekankan bahwa penggunaan teknologi ini dapat mengurangi peran perantara, mempercepat transaksi dengan smart contract, dan memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna atas aset mereka. Dorongan digitalisasi ini bukan hanya untuk memodernisasi sistem, tetapi sebagai cara strategis untuk mempertahankan ekonomi Belarus agar tetap berjalan walau mendapat tekanan dari sanksi. Negara-negara lain yang bersekutu dengan Rusia seperti Kyrgyzstan juga menghadapi isu serupa dengan penggunaan crypto untuk menghindari sanksi. Uni Eropa telah memperpanjang sanksi terhadap Belarus hingga Februari 2026, dengan tujuan menekan pemerintah agar menghentikan represinya dan memulai dialog politik yang nyata. Meningkatnya penggunaan aset digital di Belarus menjadi tantangan baru dalam upaya penegakan sanksi global.

Baca Juga

  • Perubahan Global dalam Regulasi Cryptocurrency

  • Alibaba Mengamankan $3,2 Miliar untuk Memperluas Inisiatif Cloud dan E-commerce

  • Pelanggaran Keamanan Kripto Mempengaruhi Kepercayaan Pasar dan Operasi

  • Robinhood Meluncurkan Platform Perdagangan Sosial untuk Melibatkan Investor Ritel

  • Ekspansi Stablecoin di Fintech Meningkatkan Perdagangan Global dan Pemberian Kredit Hipotek