AS Atur Ulang Strategi Pertahanan Berbasis Teknologi di Tengah Ketegangan Global

Pemerintahan Trump membentuk sebuah koalisi internasional yang terdiri dari beberapa negara penting, seperti Israel, Singapura, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuan utama dari pembentukan koalisi ini adalah untuk menghadapi dominasi China dalam sektor mineral kritis serta teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Koalisi ini diluncurkan melalui penandatanganan Deklarasi Pax Silica yang menjadi dasar kerja sama dalam riset, manufaktur, dan pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan agar negara-negara anggota bisa bersama-sama menguatkan posisi mereka dan menyaingi pengaruh China, khususnya dalam menghadapi proyek besar Belt and Road. Jacob Helberg, Wakil Menteri Bidang Ekonomi AS, menegaskan bahwa koalisi ini adalah strategi industri baru yang menjadi dasar keamanan ekonomi global. Melalui penyelarasan kebijakan seperti kontrol ekspor dan penyaringan investasi asing, mereka ingin mencegah China menguasai aset strategis seperti pelabuhan dan koridor logistik. Deklarasi ini juga menjadi awal dari KTT Pax Silica yang melibatkan pejabat dari Uni Eropa, Kanada, Belanda, dan Uni Emirat Arab. Dalam KTT ini, para peserta membahas kerja sama di bidang manufaktur canggih, pemurnian mineral, dan sistem logistik yang menjadi tulang punggung ekonomi masa depan. Ke depan, koalisi ini berencana memperluas jaringannya dengan mengajak lebih banyak sekutu yang memiliki sumber daya mineral dan kemampuan teknologi untuk memperkuat posisi bersama. Dampaknya diharapkan dapat menyeimbangkan persaingan teknologi dan ekonomi dengan China yang selama ini mendominasi banyak sektor penting.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja meneken perintah eksekutif yang mewajibkan adanya satu regulasi AI nasional. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan standar tunggal yang akan menggantikan berbagai peraturan berbeda yang sekarang berlaku di negara bagian yang dapat menghambat pengembangan teknologi AI. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan AI agar bisa berinovasi tanpa menghadapi berbagai aturan yang berbeda di tiap negara bagian. Menurut Trump, 50 aturan yang berbeda membebani perkembangan industri AI di Amerika Serikat dan dia ingin memiliki satu sumber persetujuan pusat yang jelas. Meski pemerintah federal mendukung aturan ini, beberapa pejabat negara bagian dari partai Republik dan Demokrat menolak kebijakan tersebut karena dianggap merampas kekuasaan mereka untuk membuat aturan lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Beberapa negara bagian seperti New York, California, dan Florida telah menerapkan aturan terkait AI untuk melindungi konsumen dan privasi data. Perintah eksekutif Trump juga dapat memblokir akses dana yang cukup besar sebesar 42 miliar dolar AS dari pemerintah pusat untuk negara bagian yang memiliki aturan yang dianggap bertentangan atau memberatkan terhadap kebijakan AI nasional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa langkah ini bisa melunturkan upaya reformasi dan perlindungan bagi masyarakat, terutama anak-anak. Beberapa perusahaan AI besar dan firma investasi mendukung regulasi pemerintah federal karena menginginkan kepastian hukum yang seragam. Di sisi lain, negara bagian meminta pengakuan atas kewenangan mereka dan keberlanjutan pembentukan aturan yang sesuai dengan kondisi lokal, khususnya saat Kongres belum menetapkan aturan AI nasional.

Amerika Serikat dikenal memiliki teknologi militer yang sangat maju dan terus berinovasi, salah satunya dengan mengembangkan drone serangan. Baru-baru ini, AS mengumumkan pembentukan satuan tugas baru bernama Task Force Scorpion Strike yang dikerahkan di kawasan Timur Tengah. Satuan tugas ini menggunakan drone berbiaya rendah bernama LUCAS yang desainnya mirip dengan drone Shahed buatan Iran yang telah digunakan dalam perang Ukraina. Drone Shahed terkenal sangat gesit dan mematikan sehingga sulit dilumpuhkan oleh pertahanan udara. Pengalaman ini membuat militer AS terpacu untuk menciptakan drone murah dengan kemampuan canggih seperti otonomi operasi dari berbagai cara peluncuran, seperti ketapel dan kendaraan bergerak. Drone LUCAS sudah mulai digunakan oleh personel militer AS di Timur Tengah sebagai bagian dari strategi baru mereka. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, juga mengumumkan rencana besar senilai 1 miliar dolar dalam dua tahun untuk mendominasi pengembangan dan produksi massal drone murah. Tujuannya adalah untuk memperkuat keunggulan militer AS menghadapi ancaman drone yang makin banyak dan semakin penting dalam pertempuran modern di berbagai medan konflik. Pengembangan ini tidak berdiri sendiri. Pada bulan Juli sebelumnya, Pentagon telah memamerkan berbagai prototipe drone murah yang dibuat oleh perusahaan teknologi Amerika, termasuk yang dirancang untuk menyaingi drone Shahed. Ini menunjukkan kelanjutan komitmen AS dalam mempercepat produksi teknologi drone sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Langkah AS ini juga didukung oleh kebijakan sejak masa pemerintahan Trump yang mendorong percepatan produksi drone murah untuk menghadapi ancaman dari Rusia dan China. Dengan drone murah dan mematikan, peperangan di masa depan diprediksi akan semakin bergantung pada teknologi drone sebagai kekuatan utama di medan perang.