Tarif Royalti Nikel-Emas Bakal Naik, Pengusaha Ibaratkan Terkena Badai
Courtesy of CNBCIndonesia

Rangkuman Berita: Tarif Royalti Nikel-Emas Bakal Naik, Pengusaha Ibaratkan Terkena Badai

CNBCIndonesia
DariĀ CNBCIndonesia
17 Maret 2025 pukul 17.35 WIB
45 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Kenaikan tarif royalti dapat menambah beban bagi industri pertambangan yang sudah menghadapi banyak tantangan.
  • Kementerian ESDM sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
  • Terdapat beberapa regulasi baru yang memberatkan industri pertambangan di Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang merevisi peraturan mengenai tarif royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara. Tujuan dari revisi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sumber daya alam. Namun, banyak pelaku usaha yang mengkritik kebijakan ini karena mereka merasa beban industri semakin berat dengan kenaikan tarif royalti. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, mengatakan bahwa industri pertambangan sudah menghadapi banyak tantangan sejak awal tahun, seperti regulasi baru dan kebijakan lain yang memberatkan.
Pemerintah, melalui Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara, Julian Ambassadur Shiddiq, menjelaskan bahwa mereka sedang meninjau ulang aturan tarif royalti agar penerimaan negara lebih adil. Ada enam komoditas tambang yang akan mengalami kenaikan tarif royalti, termasuk batu bara, timah, emas, perak, tembaga, dan nikel. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan negara mendapatkan hak yang lebih adil dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pertanyaan Terkait

Q
Apa tujuan revisi peraturan tarif royalti oleh Kementerian ESDM?
A
Tujuan revisi peraturan tarif royalti oleh Kementerian ESDM adalah untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari sumber daya alam.
Q
Siapa yang mengkritik kebijakan kenaikan tarif royalti dan mengapa?
A
Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif IMA, mengkritik kebijakan kenaikan tarif royalti karena dianggap menambah beban bagi industri pertambangan yang sudah menghadapi banyak tantangan.
Q
Apa saja tantangan yang dihadapi industri pertambangan di awal tahun?
A
Industri pertambangan dihadapkan pada sejumlah regulasi baru yang memberatkan, termasuk wacana kenaikan tarif royalti dan kebijakan lain seperti implementasi biodiesel B40 dan kewajiban Devisa Hasil Ekspor.
Q
Komoditas tambang apa saja yang termasuk dalam revisi kenaikan tarif royalti?
A
Komoditas tambang yang termasuk dalam revisi kenaikan tarif royalti antara lain batu bara, timah, emas, perak, tembaga, dan nikel.
Q
Apa yang diharapkan pemerintah dari revisi tarif royalti ini?
A
Pemerintah berharap revisi tarif royalti ini dapat memastikan penerimaan negara yang lebih adil dalam pengelolaan sumber daya alam.

Rangkuman Berita Serupa

Royalti Nikel Cs Naik, Kontraproduktif Bagi Industri TambangCNBCIndonesia
Finansial
1 bulan lalu
49 dibaca

Royalti Nikel Cs Naik, Kontraproduktif Bagi Industri Tambang

Prabowo Tiba-Tiba Incar Sumber Pendapatan Baru Negara dari Sektor IniCNBCIndonesia
Finansial
1 bulan lalu
100 dibaca

Prabowo Tiba-Tiba Incar Sumber Pendapatan Baru Negara dari Sektor Ini

Siap-Siap Naik! Tarif Royalti Nikel RI Bakal Tertinggi dari TetanggaCNBCIndonesia
Finansial
1 bulan lalu
104 dibaca

Siap-Siap Naik! Tarif Royalti Nikel RI Bakal Tertinggi dari Tetangga

Pemerintah Beberkan Alasan Royalti Emas & Nikel Harus NaikCNBCIndonesia
Finansial
1 bulan lalu
119 dibaca

Pemerintah Beberkan Alasan Royalti Emas & Nikel Harus Naik

Hampir Final, Masukan Pengusaha Soal Royalti Nikel Cs Masih TerbukaCNBCIndonesia
Finansial
1 bulan lalu
47 dibaca

Hampir Final, Masukan Pengusaha Soal Royalti Nikel Cs Masih Terbuka

Heboh Royalti Nikel-Emas Bakal Dinaikkan, Ini Penjelasan ESDMCNBCIndonesia
Finansial
1 bulan lalu
110 dibaca

Heboh Royalti Nikel-Emas Bakal Dinaikkan, Ini Penjelasan ESDM

Pengusaha Protes Wacana Kenaikan Royalti Nikel Cs, Ini Kata PemerintahCNBCIndonesia
Finansial
1 bulan lalu
19 dibaca

Pengusaha Protes Wacana Kenaikan Royalti Nikel Cs, Ini Kata Pemerintah