Courtesy of CNBCIndonesia

Pemerintah Akan Evaluasi Keuangan Sebelum Kenaikan Tarif Royalti Nikel

18 Mar 2025, 16.42 WIB

306 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pemerintah akan melakukan evaluasi keuangan perusahaan tambang sebelum menaikkan tarif royalti.
Kenaikan tarif royalti nikel dapat berdampak negatif pada pelaku usaha di sektor nikel.
Harga nikel yang anjlok menjadi tantangan tambahan bagi industri pertambangan di Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia akan mengevaluasi keuangan perusahaan tambang sebelum menaikkan tarif royalti. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin membunuh industri pertambangan, karena sektor ini penting untuk ekonomi Indonesia. Mereka akan memastikan bahwa kenaikan tarif royalti tidak akan merugikan perusahaan tambang.

Namun, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Meidy Katrin Lengkey, mengkhawatirkan bahwa kenaikan tarif royalti dari 10% menjadi 14-19% akan membebani pelaku usaha, terutama di sektor nikel. Ia mencatat bahwa tarif royalti di Indonesia akan menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lain, sementara harga nikel di pasar global sedang turun. Para pelaku usaha juga sudah menghadapi banyak kewajiban yang membuat situasi semakin sulit.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20250318163927-4-619693/sebelum-tarif-royalti-dikerek-pemerintah-evaluasi-keuangan-perusahaan

Analisis Kami

"Evaluasi menyeluruh terhadap kesehatan keuangan perusahaan tambang adalah langkah tepat agar kebijakan tarif royalti tidak menjadi beban berlebihan bagi pelaku usaha. Namun, pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan tarif agar tetap kompetitif dengan negara penghasil nikel lain demi menjaga keberlanjutan industri strategis ini."

Analisis Ahli

Meidy Katrin Lengkey

"Kenaikan tarif royalti yang terlalu tinggi akan menekan pelaku usaha tambang nikel, terutama saat harga nikel global sedang turun dan banyak kewajiban sudah membebani perusahaan."

Prediksi Kami

Jika kenaikan tarif royalti benar-benar diterapkan tanpa penyesuaian lain, industri tambang nikel dalam negeri kemungkinan akan mengalami tekanan finansial lebih besar yang bisa berpotensi memperlambat investasi dan pengembangan hilirisasi mineral.