Courtesy of CNBCIndonesia
Aturan Baru Tarif Layanan Pos Komersial: Penetapan, Evaluasi, dan Kebijakan Potongan Harga
Menjelaskan aturan baru tentang tarif layanan pos komersial yang ditetapkan oleh penyelenggara dengan formula dari pemerintah serta mekanisme evaluasi dan ketentuan potongan harga dalam layanan pos.
16 Mei 2025, 13.20 WIB
150 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Tarif layanan pos komersial ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah.
- Evaluasi tarif akan dilakukan berdasarkan berbagai faktor termasuk ulasan pasar dan kinerja keuangan.
- Potongan harga untuk layanan pos hanya dapat dilakukan dalam ketentuan tertentu dan dapat diperpanjang dengan evaluasi.
Jakarta, Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital mengeluarkan aturan baru tentang tarif layanan pos komersial lewat Peraturan Menteri Komdigi No. 8 Tahun 2025. Aturan ini menetapkan bahwa tarif pengantaran tidak langsung ditetapkan oleh pemerintah, melainkan oleh penyelenggara pos berdasarkan formula yang diberikan pemerintah.
Formula penetapan tarif ini mencakup biaya produksi atau operasional dan margin yang harus diperhatikan penyelenggara, termasuk biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, serta kerja sama dengan penyedia sarana, prasarana, dan usaha perseorangan.
Meski pemerintah tidak secara langsung menetapkan tarif atas dan bawah, mereka dapat menetapkan tarif sementara selama 6 bulan jika ada laporan dari pelaku usaha. Evaluasi tarif dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pasar, biaya, dampak kepada masyarakat, dan kelangsungan layanan pos.
Aturan juga mengatur soal potongan harga atau bebas ongkir. Potongan harga bisa diberikan sepanjang tahun jika tarif tetap di atas biaya pokok layanan. Namun, potongan harga di bawah biaya pokok hanya boleh diberikan selama 3 hari dalam satu bulan dan dapat diperpanjang lewat evaluasi bersama Komdigi.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250516131457-37-633785/menteri-meutya-rilis-aturan-baru-buat-kurir-paket-begini-hitungannya
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 8 Tahun 2025?A
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 8 Tahun 2025 mengatur tentang layanan pos komersial, termasuk tarif layanan pengantaran.Q
Bagaimana cara penetapan tarif layanan pos komersial menurut peraturan tersebut?A
Tarif layanan pos ditetapkan oleh penyelenggara pos berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah.Q
Apa saja yang termasuk biaya operasional dalam perhitungan tarif?A
Biaya operasional dalam perhitungan tarif mencakup biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, dan biaya kerja sama.Q
Apa yang terjadi jika tarif di bawah biaya pokok?A
Jika tarif di bawah biaya pokok, potongan harga hanya dapat dilakukan selama tiga hari dalam satu bulan.Q
Siapa yang menjelaskan tentang mekanisme tarif baru ini?A
Gunawan Hutagalung yang menjelaskan tentang mekanisme tarif baru ini.Artikel Serupa
Finansial
26 hari lalu
113 dibaca
GoTo Respons Rencana Kenaikan Tarif Ojek Online Hingga 15% di Indonesia
Finansial
27 hari lalu
50 dibaca
Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif Ojek Online Dengan Pendekatan Adil dan Transparan
Bisnis
2 bulan lalu
75 dibaca
Isu Potongan Komisi Ojek Online, Aturan 20 Persen Dinilai Masih Ambigu
Bisnis
2 bulan lalu
87 dibaca
Gojek Tegaskan Komisi 20%, Tolak Tuntutan Mitra Driver Potongan 10%
Finansial
2 bulan lalu
33 dibaca
Puluhan Ribu Driver Ojol Demo Protes Potongan Komisi Besar di Aplikasi
Bisnis
2 bulan lalu
89 dibaca
Pembatasan Gratis Ongkir Kurir untuk Lindungi UMKM dan Ciptakan Pasar Sehat
Bisnis
2 bulan lalu
123 dibaca