Courtesy of CNBCIndonesia
Aturan Baru: Pajak 0,5% untuk Penjual E-Commerce, Pulsa dan Emas Dikecualikan
Memberikan informasi mengenai aturan pajak baru yang berlaku untuk penjual di e-commerce dan kondisi pengecualian untuk beberapa kategori penjual.
17 Jul 2025, 06.40 WIB
65 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru mengenai pajak untuk e-commerce.
- Platform marketplace memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pajak dari pedagang.
- Beberapa kategori penjual, seperti pulsa dan emas perhiasan, dikecualikan dari pajak.
Jakarta, Indonesia - Kementerian Keuangan Indonesia baru-baru ini mengeluarkan peraturan yang mewajibkan penjual yang berjualan di platform e-commerce untuk membayar pajak penghasilan dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet kotor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital yang semakin berkembang pesat di Indonesia.
Menurut aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, platform marketplace bertanggung jawab sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor pajak atas transaksi yang dilakukan oleh pedagang di dalam platform mereka. Ini memudahkan pengawasan dan pemungutan pajak secara lebih efektif.
Namun, tidak semua penjual dikenakan pajak ini. Ada beberapa kategori penjual yang dikecualikan dari kewajiban membayar pajak, di antaranya adalah pedagang pulsa dan kartu perdana karena sudah ada regulasi tersendiri yang mengatur produk tersebut.
Selain pulsa dan kartu perdana, penjual emas perhiasan juga tidak dikenakan pajak yang sama, begitu pula dengan transaksi pengalihan hak atas tanah yang pengenaannya dilakukan lewat notaris dengan tarif pajak yang berbeda sebesar 2,5%.
Dengan adanya aturan ini, diharapkan penerimaan pajak dari transaksi perdagangan online bisa meningkat tanpa membebani penjual di sektor tertentu yang sudah memiliki aturan khusus. Kebijakan ini juga memperjelas peran marketplace dalam urusan administrasi perpajakan.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250716164016-37-649745/ini-toko-online-yang-pajaknya-dipungut-shopee-tokopedia-tiktok-shop
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025?A
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 mengatur mengenai pajak untuk toko yang berjualan di e-commerce.Q
Siapa yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak dari pedagang di e-commerce?A
Platform marketplace bertugas menjadi pemungut, penyetor, dan pelapor pajak penghasilan dari pedagang yang bertransaksi.Q
Berapa besaran PPh Pasal 22 yang dipungut dari pedagang?A
Besaran PPh Pasal 22 yang dipungut adalah sebesar 0,5% dari omzet kotor pada tagihan.Q
Apa saja kategori penjual yang tidak dikenakan pajak?A
Kategori penjual yang tidak dikenakan pajak antara lain pedagang pulsa, emas perhiasan, dan pengalihan hak atas tanah.Q
Mengapa penjual pulsa dan kartu perdana tidak dikenakan pajak?A
Penjual pulsa dan kartu perdana tidak dikenakan pajak karena sudah ada regulasi khusus yang mengatur hal tersebut.Artikel Serupa
Bisnis
2 bulan lalu
90 dibaca
Pembatasan Gratis Ongkir Kurir untuk Lindungi UMKM dan Ciptakan Pasar Sehat
Finansial
2 bulan lalu
84 dibaca
Aturan Baru COD di Layanan Pos Untuk Dukung E-commerce dan Ekonomi Nasional
Finansial
4 bulan lalu
143 dibaca
Catat! Golongan Wajib Pajak Ini Tak Perlu Lapor SPT 2025
Finansial
4 bulan lalu
103 dibaca
Jangan Sampai Lupa! Tak Lapor SPT Bisa Kena Denda Ini
Finansial
4 bulan lalu
118 dibaca
Cek! Ini 5 Kendaraan yang Bebas Pajak di Jakarta
Finansial
4 bulan lalu
116 dibaca