Courtesy of CNBCIndonesia

Kemenkominfo Perkuat Pengawasan Ruang Digital untuk Lindungi Warga Indonesia

Menginformasikan tentang peran dan struktur Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas di ruang digital sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta menegaskan pentingnya pengawasan sertifikasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

24 Sep 2025, 14.05 WIB

258 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas digital di Indonesia.
Undang-undang ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum untuk pengawasan digital.
Sertifikasi elektronik merupakan bagian penting dari pengendalian aktivitas di ruang digital.

Jakarta, Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia membentuk Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang bertugas mengawasi seluruh aktivitas digital di tanah air. Direktorat ini menjadi kelanjutan dari yang sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital bekerja sesuai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Ini memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara legal dan sesuai dengan hak warga negara.

Organisasi Direktorat ini meliputi beberapa bagian seperti sekretariat jenderal yang mengurusi masalah administrasi, serta direktorat strategi, penyidikan, dan pengendalian ruang digital yang mengawasi aktivitas di dunia maya.

Selain itu, ada juga Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik yang bertugas mengelola sertifikasi elektronik dan tanda tangan elektronik, memastikan transaksi digital bisa dilakukan dengan aman dan terpercaya.

Dengan pengawasan yang semakin ketat dan terorganisir, diharapkan seluruh aktivitas digital di Indonesia dapat berjalan aman, terpantau, dan sesuai peraturan, sehingga melindungi masyarakat dari berbagai risiko di ruang digital.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250924140236-37-669834/komdigi-buka-bukaan-soal-tugas-pengawasan-ruang-digital

Analisis Ahli

Rudiantara (Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika)

"Pengawasan ruang digital adalah hal krusial di era digital saat ini, dan pembentukan direktorat khusus akan memperkuat kontrol sekaligus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data dan informasi."

Dedy Permadi (Pengamat Teknologi Informasi)

"Pengawasan yang terstruktur dan berbasis regulasi seperti ini akan membantu mencegah kejahatan siber sekaligus mendorong ekosistem digital yang sehat di Indonesia."

Analisis Kami

"Langkah pembentukan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani tantangan keamanan digital yang kian kompleks. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan penegakan hukum yang konsisten agar pengawasan ini bukan sekadar formalitas."

Prediksi Kami

Dengan penguatan pengawasan ruang digital, di masa depan Indonesia akan memiliki sistem pengendalian yang lebih efektif terhadap aktivitas digital, meningkatkan keamanan data pribadi dan transaksi elektronik masyarakat.

Pertanyaan Terkait

Apa fungsi utama Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital?

Fungsi utama Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital adalah mengawasi aktivitas di ruang digital.

Apa saja direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital?

Direktorat ini membawahi direktorat strategi, direktorat penyidikan, dan direktorat pengendalian ruang digital.

Apa dasar hukum yang mendasari tugas Direktorat Jenderal ini?

Dasar hukum yang mendasari tugas Direktorat Jenderal ini adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Siapa yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital?

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital adalah Alexander Sabar.

Apa yang dimaksud dengan sertifikasi elektronik dalam konteks pengawasan digital?

Sertifikasi elektronik adalah proses yang dilakukan untuk memberikan validitas pada transaksi elektronik, termasuk tanda tangan elektronik.