Courtesy of CNBCIndonesia

Pentingnya Etika dan Hukum dalam Fotografi di Era Pelindungan Data Pribadi

Memberikan pemahaman mengenai kewajiban hukum dan etika dalam fotografi terkait pelindungan data pribadi sesuai Undang-undang Pelindungan Data Pribadi, serta mendorong literasi digital untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.

29 Okt 2025, 13.05 WIB

270 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Fotografi di ruang publik harus mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi.
Persetujuan subjek yang difoto adalah penting dalam konteks etika dan hukum.
Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk meningkatkan literasi digital dan etika penggunaan teknologi.

Jakarta, Indonesia - Belakangan ini, ramai dibahas mengenai aktivitas fotografi di jalanan yang sering dianggap melanggar karena tidak meminta izin orang yang difoto. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana aturan penggunaan foto dalam ruang publik, terutama terkait pelindungan data pribadi.

Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, menjelaskan bahwa wajah dan ciri khas individu dalam foto termasuk kategori data pribadi yang dilindungi oleh Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh sebab itu, fotografer harus mengikuti aturan dan memperhatikan aspek etika saat memotret dan mempublikasikan foto.

Selain itu, UU PDP melarang penggunaan foto untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari orang yang difoto. Pengambilan dan penggunaan data harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk persetujuan subjek data, agar tidak terjadi penyalahgunaan data.

Masyarakat juga memiliki hak untuk melaporkan dan menggugat pihak yang diduga menyalahgunakan data pribadi berdasarkan UU ITE dan UU PDP. Pemerintah melalui Ditjen Wasdig Kemkomdigi berencana mengadakan diskusi bersama fotografer dan asosiasi untuk memperkuat pemahaman hukum dan etika fotografi.

Selain pengawasan hukum, Ditjen Wasdig Kemkomdigi juga mendorong literasi digital masyarakat agar memahami etika dalam penggunaan teknologi serta pelindungan data pribadi. Ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang aman, beretika, dan berkeadilan.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251029124737-37-680294/viral-foto-orang-di-jalan-tanpa-izin-langgar-hukum-ini-kata-komdigi

Analisis Ahli

Alexander Sabar

"Pengakuan wajah dan fitur individu adalah data pribadi yang memerlukan persetujuan dalam setiap pemrosesannya agar tidak melanggar hukum."

Analisis Kami

"Perlindungan data pribadi dalam fotografi merupakan langkah penting yang harus diikuti untuk menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Namun, perlu ada keseimbangan agar kreativitas fotografer tidak terhambat oleh regulasi yang terlalu ketat dan birokratis."

Prediksi Kami

Ke depan, pengawasan terkait pengambilan dan penyebaran foto di ruang publik akan semakin ketat dengan adanya dialog antara pemerintah dan pelaku fotografi guna mencegah pelanggaran data pribadi.

Pertanyaan Terkait

Apa yang dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital terkait aktivitas fotografi di jalanan?

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital menjelaskan bahwa fotografer perlu mematuhi ketentuan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) saat mengambil foto orang di jalanan.

Mengapa foto seseorang dianggap sebagai data pribadi?

Foto seseorang, terutama yang menampilkan wajah atau ciri khas individu, termasuk kategori data pribadi karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik.

Apa yang harus diperhatikan dalam pemotretan dan publikasi foto?

Dalam pemotretan dan publikasi foto, perlu diperhatikan aspek etika dan hukum pelindungan data pribadi serta persetujuan dari subjek yang difoto.

Apa peran Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pelindungan data pribadi?

Kementerian Komunikasi dan Digital berperan dalam mengawasi dan mengatur penggunaan data pribadi serta mendorong literasi digital di masyarakat.

Apa yang akan dilakukan Ditjen Wasdig Kemkomdigi ke depan terkait fotografer?

Ditjen Wasdig Kemkomdigi akan mengundang perwakilan fotografer dan asosiasi untuk berdiskusi dan memperkuat pemahaman terkait kewajiban hukum dan etika fotografi.