Courtesy of CNBCIndonesia
Kementerian UMKM Susun Aturan Biaya Admin E-Commerce Agar UMKM Tak Tertekan
Menyusun peraturan tentang biaya administrasi di platform e-commerce untuk melindungi dan meringankan beban pelaku UMKM, sekaligus mendorong substitusi produk lokal agar dapat bersaing dengan barang impor, khususnya di tengah kenaikan biaya layanan yang dilakukan oleh e-commerce besar.
19 Des 2025, 20.26 WIB
209 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Kementerian UMKM sedang menyusun peraturan mengenai biaya administrasi di platform e-commerce.
- Kenaikan biaya administrasi dapat mempengaruhi margin keuntungan UMKM dan perlu kajian lebih lanjut.
- Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada barang impor.
Kudus, Indonesia - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang mengkaji rencana peraturan yang mengatur biaya administrasi di platform e-commerce karena selama ini belum ada aturan khusus tentang hal ini. Tujuannya adalah agar kebijakan tersebut tidak memberikan beban berlebihan kepada pelaku UMKM yang berjualan secara online, sehingga mereka tetap bisa bertahan dan berkembang.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satria Permana, menyatakan pihaknya mendapat tugas dari Menteri UMKM untuk menyusun peraturan yang mengatur tentang besaran biaya potongan yang dikenakan kepada penjual di platform digital. Ia juga menegaskan bahwa saat ini belum ada aturan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital maupun Kementerian Perdagangan mengenai ini.
Pemerintah akan melakukan survei langsung kepada para penjual online untuk menilai apakah kenaikan biaya administrasi berpotensi menekan keuntungan pelaku UMKM. Selain itu, diskusi dengan asosiasi internet marketer juga akan dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dampak kenaikan biaya tersebut di tengah persaingan harga yang ketat.
Beberapa platform e-commerce besar di Indonesia seperti Shopee dan Tokopedia sudah melakukan penyesuaian biaya layanan sejak tahun 2024 dengan besaran potongan mulai dari 1% hingga 10%, tergantung kategori produk dan status penjual. Kementerian UMKM pun berencana mendukung penguatan produk lokal lewat program substitusi barang impor yang kini sudah diikuti hampir 500 pedagang.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa pemerintah menolak impor barang bekas dan mendorong para pelaku bisnis thrifting untuk beralih ke produk lokal. Upaya ini merupakan bagian dari strategi memperkuat produk dalam negeri agar lebih mampu bersaing dan mampu menghadapi tantangan dari serbuan barang impor.
Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251219200312-37-695885/e-commerce-siap-siap-pemerintah-kaji-aturan-biaya-admin-shopee-cs
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251219200312-37-695885/e-commerce-siap-siap-pemerintah-kaji-aturan-biaya-admin-shopee-cs
Analisis Ahli
Prof. Dwi Handayani (Ekonom dan Akademisi)
"Kebijakan pengaturan biaya admin harus transparan dan berbasis data yang kuat supaya tidak menghambat penjualan UMKM. Pemerintah juga harus mendorong peran platform digital agar lebih proaktif dalam membina UMKM bukan hanya sebatas mengenakan biaya."
Analisis Kami
"Pengaturan biaya admin di platform e-commerce memang sangat penting untuk menghindari eksploitasi terhadap pelaku UMKM yang rentan terhadap kenaikan biaya tak terduga. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi ini tidak justru memperlambat inovasi digital yang seharusnya menjadi pendorong utama pertumbuhan UMKM di era ekonomi digital."
Prediksi Kami
Dalam waktu dekat, akan muncul regulasi resmi mengenai biaya administrasi di e-commerce yang akan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis platform dan kelangsungan usaha UMKM agar tidak terbebani secara berlebihan.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang sedang dikaji oleh Kementerian UMKM?A
Kementerian UMKM sedang mengkaji rencana pengaturan biaya administrasi di platform e-commerce.Q
Mengapa Kementerian UMKM perlu mengatur biaya administrasi e-commerce?A
Kementerian UMKM perlu mengatur biaya administrasi untuk memastikan bahwa kebijakan tidak memberatkan pelaku UMKM.Q
Apa dampak yang diharapkan dari kajian biaya administrasi terhadap UMKM?A
Dampak yang diharapkan dari kajian adalah untuk menilai apakah kenaikan biaya layanan akan menekan margin keuntungan UMKM.Q
Siapa saja yang terlibat dalam proses kajian biaya administrasi?A
Proses kajian melibatkan mitra asosiasi, termasuk asosiasi internet marketer, untuk menghimpun masukan dari pelaku usaha.Q
Apa upaya pemerintah untuk memperkuat produk lokal?A
Pemerintah melakukan upaya untuk memperkuat produk lokal melalui program substitusi barang impor dan menjalin kerjasama dengan pedagang dan produsen.Artikel Serupa
