Kementerian UMKM Siapkan Aturan Biaya Admin E-Commerce untuk Lindungi Pelaku Usaha
Courtesy of CNBCIndonesia

Kementerian UMKM Siapkan Aturan Biaya Admin E-Commerce untuk Lindungi Pelaku Usaha

Menetapkan aturan biaya administrasi di platform e-commerce yang tidak memberatkan pelaku UMKM dan memperkuat produk lokal melalui program substitusi barang impor untuk menghadapi persaingan pasar dan menjaga keberlangsungan UMKM.

19 Des 2025, 20.26 WIB
297 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Kementerian UMKM sedang mengkaji biaya administrasi di platform e-commerce untuk mendukung UMKM.
  • Kenaikan biaya administrasi bisa berdampak negatif pada profit penjual daring.
  • Pemerintah mendorong substitusi produk lokal untuk mengurangi ketergantungan pada barang impor.
Kudus, Indonesia - Kementerian UMKM sedang mengkaji aturan terkait biaya administrasi yang dikenakan kepada penjual di platform e-commerce. Saat ini belum ada regulasi khusus dari pemerintah mengenai potongan biaya tersebut. Kajian ini bertujuan supaya pelaku UMKM tidak terbebani, khususnya bagi yang berjualan secara daring.
Temmy Satria Permana, Deputi Bidang Usaha Kecil di Kementerian UMKM, mengatakan pihaknya akan melakukan survei langsung kepada para penjual online untuk menilai dampak kenaikan biaya administrasi. Penyesuaian tarif ini memang sudah mulai terjadi di beberapa platform besar seperti Shopee dan Tokopedia sejak tahun 2024.
Selain mengkaji biaya admin, Kementerian UMKM juga berupaya memperkuat produk lokal melalui program substitusi barang impor. Program ini melibatkan hampir 500 pedagang dari pasar tradisional seperti Pasar Gedebage dan Pasar Senen, dengan harapan produk dalam negeri bisa menggantikan barang impor terutama produk bekas.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan 1.300 merek lokal untuk menghadapi serbuan barang impor, khususnya barang bekas. Pemerintah sangat menentang impor barang bekas agar pasar UMKM lokal bisa tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.
Namun, implementasi program substitusi produk lokal masih mengalami tantangan dalam menyelaraskan kepentingan antara pedagang dan produsen. Pemerintah berharap tercipta skema bisnis yang saling menguntungkan agar program tersebut berhasil dan UMKM mampu bersaing di era digital dengan dukungan aturan yang jelas.
Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251219200312-37-695885/pedagang-siap-siap-pemerintah-kaji-aturan-biaya-admin-ecommerce

Analisis Ahli

Faisal Basri
"Pengaturan biaya admin yang transparan sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem e-commerce Indonesia agar UMKM tetap memiliki ruang tumbuh dan tidak kehilangan daya saing terhadap pemain besar."
Susiwijono Moegiarso
"Perlu adanya pendekatan yang seimbang antara pengaturan biaya dan penguatan kapasitas pelaku UMKM agar mereka tidak hanya menjadi penjual tapi juga mampu mengelola strategi digital dan pemasaran yang efektif."

Analisis Kami

"Penetapan aturan biaya admin yang jelas di platform e-commerce sangat penting untuk menciptakan pasar yang adil bagi pelaku UMKM agar tidak tergerus oleh biaya berlebih. Namun, pemerintah harus memastikan skema pendukung yang inklusif supaya UMKM mampu bersaing, apalagi di tengah tren kenaikan biaya dan persaingan ketat yang ada sekarang."

Prediksi Kami

Aturan baru terkait biaya administrasi di platform e-commerce akan diberlakukan secara resmi dengan tarif yang disesuaikan, diikuti dengan semakin kuatnya kampanye dan dukungan pemerintah dalam menggantikan barang impor dengan produk lokal di pasar digital.

Pertanyaan Terkait

Q
Apa yang sedang dikaji oleh Kementerian UMKM?
A
Kementerian UMKM sedang mengkaji rencana pengaturan biaya administrasi di platform e-commerce.
Q
Siapa yang bertanggung jawab untuk menyusun peraturan menteri terkait biaya admin?
A
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satria Permana, bertanggung jawab untuk menyusun peraturan menteri terkait biaya admin.
Q
Apa dampak dari kenaikan biaya administrasi bagi pelaku UMKM?
A
Kenaikan biaya administrasi dapat menekan margin keuntungan UMKM, sehingga penting untuk melakukan survei kepada penjual.
Q
Apa langkah strategis Kementerian UMKM untuk memperkuat produk lokal?
A
Kementerian UMKM berencana untuk memperkuat produk lokal melalui program substitusi barang impor dengan melibatkan pedagang dan produsen.
Q
Mengapa penting untuk melibatkan asosiasi internet marketer dalam kajian ini?
A
Melibatkan asosiasi internet marketer penting untuk mendapatkan masukan mengenai dampak kenaikan tarif pada profit pelaku usaha.