Penguatan Langkah Regulasi Cryptocurrency di Asia

AUSTRAC, badan intelijen keuangan Australia, memberikan peringatan serius kepada Binance Australia, cabang lokal dari bursa kripto terbesar di dunia, karena kelemahan dalam sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulasi ini mengharuskan Binance menunjuk auditor independen untuk melakukan evaluasi eksternal dalam waktu 28 hari guna mengatasi masalah tersebut. Masalah tata kelola dan pengawasan lokal yang lemah ditemukan di Binance Australia, termasuk pergantian staf yang tinggi dan kurangnya pengawasan dari manajemen lokal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana Binance menangani risiko dan menjalankan prosedur anti kejahatan keuangan yang sesuai dengan skala bisnis mereka di Australia. Kasus Binance bukanlah satu-satunya; sebelumnya ASIC juga menjatuhkan denda sebesar 5,1 juta dolar Australia kepada Kraken atas praktik margin trading ilegal dan memperingatkan Bitget terkait produk futures yang tidak berlisensi. Ini menunjukkan bahwa regulator Australia menjadi semakin ketat dalam menegakkan aturan untuk semua platform kripto yang beroperasi di negara tersebut. Selain itu, Binance Australia pernah salah mengklasifikasikan 500 klien ritel sebagai investor jenis wholesale, yang menyebabkan investigasi oleh ASIC serta pencabutan lisensi untuk produk derivatifnya karena sistem kepatuhan yang dinilai sangat kurang memadai. Binance kemudian harus membayar kompensasi sekitar 13 juta dolar Australia kepada pelanggan yang terdampak. Para ahli dan regulator menegaskan bahwa perusahaan bursa kripto global harus memahami risiko kejahatan keuangan lokal dan membangun sistem kepatuhan yang kuat secara lokal agar dapat beroperasi dengan sukses dan aman di pasar Australia. Investor pun diimbau lebih waspada memilih penyedia layanan yang mematuhi regulasi setempat dengan ketat.

Pemerintah Filipina sedang mempertimbangkan sebuah undang-undang baru yang memungkinkan Bank Sentral Filipina membeli dan menyimpan bitcoin dalam jumlah besar sebagai cadangan negara. Usulan ini bertujuan untuk memperkuat keuangan negara dan mengurangi risiko akibat utang nasional yang terus bertambah. Rancangan undang-undang tersebut mengatur agar 2.000 bitcoin dibeli setiap tahun selama lima tahun, sehingga totalnya mencapai 10.000 bitcoin yang akan dikunci selama 20 tahun. Bitcoin hanya boleh dijual untuk membayar utang pemerintah dan dibatasi penjualannya setelah masa penguncian berakhir. Untuk menjamin keamanan aset digital ini, bitcoin akan disimpan dalam fasilitas cold-storage yang tersebar di berbagai wilayah Filipina dan secara rutin diaudit menggunakan teknologi kriptografi yang transparan dan diverifikasi oleh pihak independen. Selain itu, pemerintah juga berjanji tidak akan mengganggu kepemilikan bitcoin oleh masyarakat, sehingga hak setiap individu atas aset kriptonya tetap terlindungi tanpa risiko disita atau dicampuri oleh negara. Langkah ini terinspirasi oleh cadangan strategis komoditas yang dimiliki berbagai negara dan dianggap sebagai cara untuk menghadapi perubahan ekonomi global dengan memanfaatkan peran cryptocurrency yang semakin besar.

Ekonomi digital Indonesia mengalami lonjakan luar biasa dengan nilai mencapai USRp 1.48 quadriliun ($90 miliar) pada tahun 2024. Pertumbuhan ini diikuti dengan peningkatan signifikan dalam transaksi QRIS yang tumbuh 121 persen pada semester pertama tahun 2025, memperlihatkan adopsi digital yang luas di masyarakat, terutama oleh UMKM. Di tengah kemajuan tersebut, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih. Untuk itu, penguatan keamanan informasi dan perlindungan konsumen menjadi sangat penting agar layanan keuangan digital tetap terpercaya dan aman digunakan. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menekankan tiga fokus utama, yaitu memperkuat ketahanan siber, menciptakan produk keuangan yang inklusif bagi UMKM dan masyarakat kurang terlayani, serta membangun arsitektur kolaborasi yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi digital yang sehat. Pentingnya regulasi yang adaptif dan pengawasan berbasis risiko juga disoroti agar inovasi teknologi, khususnya AI dan keuangan terbuka, tidak mengorbankan aspek keamanan. Selain itu, edukasi dan kampanye anti-penipuan harus digelar secara terintegrasi untuk membentengi masyarakat dari serangan siber. Pemanfaatan kecerdasan buatan berperan ganda, sebagai inovasi sekaligus ancaman baru seperti phishing personalisasi dan malware yang berubah-ubah. Oleh sebab itu, penggunaan AI dalam pertahanan siber dan berbagi intelijen ancaman menjadi strategi kunci untuk menjaga ekosistem digital tetap aman dan andal.

Filipina memperkenalkan rancangan undang-undang untuk membentuk Cadangan Strategis Bitcoin yang menginstruksikan bank sentral membeli 2.000 Bitcoin setiap tahun selama lima tahun. Total akumulasi yang direncanakan adalah 10.000 Bitcoin dengan periode kunci selama 20 tahun. Hal ini bertujuan sebagai strategi baru untuk memperkuat posisi finansial dan kestabilan ekonomi negara. Rancangan undang-undang tersebut disampaikan oleh Congressman Miguel Luis Villafuerte dan mewajibkan bank sentral mengelola cadangan ini dengan prosedur administrasi yang ketat. Bitcoin hanya dapat dijual setelah 20 tahun, dan hanya untuk pembayaran utang pemerintah, memberikan jaminan jangka panjang dan pengelolaan yang terstruktur. Langkah Filipina ini merupakan salah satu yang pertama di Asia yang menempatkan Bitcoin sebagai aset cadangan melalui hukum formal. Berbeda dengan negara lain yang mendapat Bitcoin dari penyitaan, Filipina berencana membeli secara langsung di pasar. Ini menjadi simbol penting pengakuan signifikan Bitcoin dalam arena keuangan global dan nasional. Berbagai pengamat dan pelaku industri menyampaikan dukungan, menganggap cadangan Bitcoin bisa menjadi aset strategis yang menguntungkan dan transparan. Ada pula saran bahwa perlu ada pendidikan finansial agar masyarakat awam dapat memahami risiko dan manfaat penggunaan Bitcoin sebagai cadangan pemerintah. Meski menghadapi tantangan seperti volatilitas dan kekhawatiran tentang penggunaan dana publik, diharapkan inisiatif ini bisa membuka jalan untuk integrasi teknologi aset digital di sektor pemerintah. Dengan pengelolaan yang tepat, cadangan Bitcoin bisa menjadi lambang akuntabilitas dan perlindungan ekonomi untuk generasi mendatang.