Microsoft Menghadapi Protes Saat Aktivis Menyerbu Kantor Pusat

Pada Selasa sore, Presiden Microsoft, Brad Smith, mengadakan konferensi pers dadakan setelah sekelompok pengunjuk rasa berhasil masuk dan melakukan demonstrasi di kantor pusat perusahaan. Mereka bahkan mengadakan sit-in di dalam kantor pribadi Smith, meminta Microsoft untuk meninjau kontraknya dengan pemerintah Israel. Kelompok pengunjuk rasa No Azure for Apartheid beberapa kali menginterupsi presentasi Microsoft tahun ini dengan tuntutan yang sama, yaitu menghentikan semua kontrak dengan militer dan pemerintah Israel terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Brad Smith menyatakan bahwa Microsoft sangat serius dalam mematuhi prinsip hak asasi manusia dan kontrak layanannya, terutama setelah laporan yang diterbitkan Guardian soal penggunaan Azure untuk pengawasan terhadap warga Palestina. Perusahaan telah membuka penyelidikan atas kasus tersebut. Dalam protes ini, tujuh orang terlibat, termasuk dua karyawan Microsoft. Setelah mereka menolak meninggalkan gedung, polisi setempat akhirnya mengeluarkan mereka. Brad Smith menegaskan bahwa tindakan seperti memasang alat rekam tersembunyi dan menduduki ruang kantor secara paksa tidak dapat diterima. Kejadian ini menyoroti tekanan yang dihadapi perusahaan teknologi besar dalam mempertanggungjawabkan penggunaan teknologinya secara etis, terutama dalam konflik yang sensitif secara politik. Microsoft berjanji akan bekerja keras untuk menyelesaikan isu ini demi memastikan tidak ada penyalahgunaan layanan mereka di masa depan.

Pada hari Senin, kantor pusat Microsoft di Redmond mengalami insiden protes besar yang melibatkan kelompok 'No Azure for Apartheid'. Mereka berhasil memasuki kantor Brad Smith, presiden Microsoft, dan memaksa lockdown sementara di gedung tersebut. Kelompok aktivis ini menyiarkan langsung aksi mereka di Twitch, membawa spanduk, dan menyerukan slogan yang menuduh Microsoft mendukung genosida melalui layanan cloud mereka. Mereka juga memamerkan surat tuntutan hukum tiruan terhadap Brad Smith atas dugaan kejahatan kemanusiaan. Aksi ini bukan hanya dari luar tetapi juga melibatkan karyawan aktif dan mantan karyawan Microsoft yang dipecat karena melakukan aktivisme sebelumnya. Hal ini mengikuti rangkaian protes yang telah berlangsung beberapa bulan terkait penggunaan layanan Microsoft dalam konteks pengawasan warga Palestina oleh pemerintah Israel. Model protes serupa juga pernah terjadi di Google pada April 2024, saat beberapa pekerja menggelar aksi duduk di kantor CEO Google Cloud, menolak kontrak besar dengan Israel bernama Project Nimbus. Protes tersebut juga sempat menimbulkan penangkapan dan pemecatan sejumlah karyawan. Kedua aksi protes ini menyoroti konflik etika antara perusahaan teknologi besar dengan peran mereka dalam penyediaan teknologi yang digunakan untuk aktivitas kontroversial di wilayah konflik, khususnya yang melibatkan hak asasi manusia.

Sejumlah karyawan dan mantan karyawan Microsoft melakukan protes dengan duduk di kantor Brad Smith, presiden Microsoft, di fasilitas utama perusahaan di Redmond, Amerika Serikat. Mereka melakukan aksi ini untuk menuntut agar Microsoft menghentikan kerja sama dengan pemerintah Israel. Para pengunjuk rasa menyalurkan pesan mereka dengan memasang spanduk, berteriak tuntutan, dan menyiarkan langsung aksinya melalui platform Twitch. Mereka menuduh Microsoft mendukung tindakan yang mereka sebut sebagai genosida oleh pemerintah Israel terhadap warga Palestina. Protes ini merupakan kelanjutan dari berbagai aksi yang digelar kelompok bernama No Azure for Apartheid, yang menentang kontrak cloud Microsoft dengan pemerintah Israel. Mereka menunjukkan bahwa teknologi Microsoft digunakan untuk menyimpan data besar yang berkaitan dengan pengawasan warga Palestina. Sebelumnya, beberapa demonstran termasuk seorang insinyur Microsoft bernama Anna Hattle sempat ditangkap oleh polisi setempat karena diduga menjadi agresif selama protes yang berlangsung di area sekitar kantor Microsoft. Aksi ini menambah ketegangan antara perusahaan dan para karyawannya yang merasa pentingnya keadilan sosial. Investigasi oleh berbagai media termasuk The Guardian mengungkap adanya penggunaan layanan cloud Microsoft oleh pemerintah Israel untuk merekam dan menyimpan hingga satu juta panggilan per jam dari warga Palestina. Situasi ini memperkuat tuntutan para pengunjuk rasa agar Microsoft mempertimbangkan kembali keterlibatannya.