Peramalan Georawan Digital: Memanfaatkan AI untuk Sistem Peringatan Dini di Indonesia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan akan potensi tanah longsor yang meningkat di wilayah Jakarta akibat curah hujan yang tinggi. Hal ini berdasarkan analisis berupa overlay peta kerentanan tanah longsor dengan prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Warga dan aparat setempat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan. Gelombang curah hujan yang lebih tinggi dari normal dapat meningkatkan risiko gerakan tanah, terutama di wilayah Jakarta Selatan dan Timur. Daerah-daerah seperti Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru dan sekitarnya di Jakarta Selatan, serta Cipayung, Ciracas, dan Makasar di Jakarta Timur masuk dalam kategori zona kerentanan menengah hingga tinggi berdasar data dari PVMBG. Tanah longsor cenderung terjadi di area yang berada dekat dengan lembah sungai, tebing jalan, gawir, dan lereng yang sebelumnya telah mengalami gangguan. Wilayah dengan zona tinggi harus lebih berhati-hati, terutama saat hujan deras karena potensi longsor semakin besar dan kemungkinan gerakan tanah lama kembali aktif masih ada. BPBD DKI Jakarta meminta para lurah, camat, dan masyarakat agar tetap waspada dan menerapkan langkah antisipasi ketika curah hujan melebihi rata-rata normal. Penting juga bagi seluruh pihak untuk memantau perkembangan cuaca dan geologi agar bisa segera merespon bila terjadi kondisi darurat berkaitan dengan tanah longsor. Upaya mitigasi dan kesiapan masyarakat merupakan kunci utama dalam mengurangi dampak tanah longsor yang meresahkan. Dengan memahami wilayah-wilayah rawan dan mengindari aktivitas yang dapat memperparah kondisi tanah, diharapkan risiko bencana dapat diminimalisir serta keselamatan warga lebih terjamin.

Sinkhole atau lubang raksasa di tanah belakangan ini semakin sering muncul di berbagai negara, termasuk Malaysia, Korea Selatan, dan Brasil. Di Kuala Lumpur, insiden sinkhole bahkan sampai menelan seorang turis, sehingga mendapat perhatian luas. Fenomena serupa juga terjadi di kota Busan dan Buriticupu yang membuat pemerintah lokal menetapkan status darurat akibat lubang yang makin membesar dan mengancam rumah penduduk. Menurut Peneliti Eko Soebowo dari PRKG BRIN, kemunculan sinkhole disebabkan oleh berbagai faktor dan jenisnya beragam, seperti solution sinkhole, collapse sinkhole, hingga buried sinkhole. Sinkhole biasanya terjadi di area dengan medan karst yakni tanah yang memiliki batugamping yang dapat larut oleh air. Air hujan yang menggenang di dalam lubang ini biasanya tidak memiliki drainase alami sehingga memperbesar lubang. Eko menjelaskan bahwa di Indonesia, potensi sinkhole umumnya ditemukan di wilayah dengan sebaran batugamping seperti di Wonosari, Wonogiri, Sulawesi Selatan, Papua, dan Sumatra. Namun, fenomena ini masih jarang terjadi di area perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan yang lebih banyak hutan dan ladang. Di sisi lain, teknis pencegahan seperti chemical grouting dan fondasi bore pile perlu diterapkan di lokasi yang sudah terdampak untuk menghindari keruntuhan bangunan. Lebih lanjut, Eko menyebutkan bahwa sistem drainase yang buruk di kota-kota seperti Kuala Lumpur dan Busan turut memperparah munculnya sinkhole. Oleh karena itu, pemeliharaan serta inspeksi rutin drainase sangat penting agar air hujan tidak meresap ke dalam lapisan batugamping. Meskipun demikian, hingga kini di Indonesia belum ada peta sebaran potensi sinkhole lengkap yang dapat menjadi acuan dalam pengaturan tata ruang dan pembangunan. Kesimpulannya, meskipun Indonesia relatif aman dari bencana sinkhole besar di area perkotaan, risiko tetap ada terutama di daerah yang berbatu gamping. Langkah mitigasi seperti pemetaan, perawatan drainase, dan teknologi penguatan tanah harus segera dilakukan agar fenomena ini tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar dan mengancam keselamatan masyarakat.

Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menimbulkan dampak yang sangat besar. Kerentanan geologi wilayah Sumatra dipadukan dengan kerusakan lingkungan dan pengaruh perubahan iklim global membuat bencana ini semakin sering terjadi. Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan hunian pascabanjir agar tidak hanya memulihkan kondisi, tetapi juga mencegah bencana ulang. Dwikorita Karnawati, seorang ahli geologi dari Universitas Gadjah Mada, menekankan bahwa potensi hujan ekstrem masih ada hingga Maret-April 2026. Dengan kondisi tersebut, risiko bencana susulan berupa banjir bandang dan longsor masih sangat tinggi. Hal ini menuntut adanya kebijakan hunian yang terintegrasi dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan. Wilayah yang terdampak bencana kebanyakan berada di kawasan kipas aluvial, wilayah yang secara geologi mudah terkena bencana lagi. Jika tempat ini digunakan untuk hunian tetap, risiko bencana akan diwariskan ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, kawasan ini harus ditetapkan sebagai zona merah untuk konservasi dan rehabilitasi lingkungan, bukan untuk hunian permanen. Hunian sementara di kawasan rawan masih diperbolehkan tetapi harus bersifat transisional dan dibatasi maksimal tiga tahun. Hunian sementara juga harus memenuhi persyaratan seperti sistem peringatan dini, rencana kedaruratan yang teruji, penguatan kapasitas masyarakat, serta pembangunan jalur hijau dan tanggul sungai yang memadai. Penataan hunian pasca bencana adalah keputusan jangka panjang yang menentukan keselamatan masyarakat. Mengabaikan karakter geologi dan sejarah banjir dapat menciptakan bencana baru di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan hunian harus memperhatikan ilmu kebencanaan, mitigasi risiko, dan pemulihan lingkungan agar proses pemulihan berjalan cepat, aman, dan berkelanjutan.