TikTok Dihukum $600 Juta karena Transfer Data ke China

Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC) menjatuhkan denda sebesar 530 juta euro kepada TikTok karena pelanggaran serius terhadap regulasi perlindungan data Uni Eropa (UE). TikTok diberi tenggat waktu 6 bulan untuk menghentikan transfer data pengguna ke China jika proses pengelolaan datanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Investigasi DPC mengungkap bahwa data pribadi pengguna Uni Eropa dapat diakses secara jarak jauh oleh staf TikTok di China, meskipun data tersebut tidak disimpan di server China. TikTok menegaskan bahwa mereka sangat tidak setuju dengan hasil penyelidikan dan akan mengajukan banding, serta menyatakan bahwa mereka telah menerapkan langkah-langkah keamanan data sejak 2023. DPC juga mencatat bahwa TikTok menemukan sejumlah kecil data pengguna UE yang disimpan di China pada Februari, meskipun sebelumnya mengklaim tidak ada data yang disimpan di wilayah tersebut. Ini bukan kali pertama TikTok dijatuhi sanksi oleh DPC, yang sebelumnya juga mengenakan denda sebesar 345 juta euro pada tahun 2023 terkait pelanggaran perlindungan data anak-anak di UE.

Regulator Eropa telah memberikan denda sebesar Rp 9.87 triliun ($600 juta) kepada TikTok setelah menyimpulkan bahwa perusahaan media sosial tersebut mentransfer data pribadi pengguna dari Uni Eropa ke China secara ilegal. TikTok juga gagal memenuhi kewajiban transparansi utama di bawah undang-undang privasi data Eropa. Komisi Perlindungan Data Irlandia memimpin penyelidikan ini dan menemukan bahwa TikTok tidak memastikan bahwa data yang diakses oleh karyawan di China dilindungi pada tingkat yang setara dengan standar Uni Eropa. Regulator juga menyatakan bahwa TikTok menyesatkan pengguna dengan tidak menyebutkan China sebagai tujuan data dan tidak mengungkapkan sejauh mana akses jarak jauh dari negara-negara seperti China. TikTok berencana untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut dan menyatakan bahwa keputusan tersebut mengabaikan reformasi signifikan yang diperkenalkan di bawah inisiatif keamanan data 'Project Clover'. TikTok juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima atau mematuhi permintaan data pengguna Eropa dari otoritas China. Ini bukan pertama kalinya TikTok menerima denda besar. Pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Data Irlandia mendenda TikTok sebesar Rp 6.05 triliun ($368 juta) karena gagal melindungi data anak-anak. Pada tahun yang sama, Meta juga didenda Rp 21.38 triliun ($1,3 miliar) karena kekhawatiran bahwa data Facebook yang ditransfer ke AS dapat digunakan untuk memata-matai warga Eropa. TikTok mungkin menghadapi penangguhan transfer data ke China jika tidak mematuhi dalam waktu enam bulan.

TikTok didenda sebesar US$ 601,3 juta oleh Komisi Pelindungan Data Irlandia (DPC) karena melanggar GDPR, undang-undang pelindungan data pribadi Uni Eropa. TikTok ketahuan mengirim data milik warga Uni Eropa ke China tanpa verifikasi dan jaminan pelindungan yang memadai. DPC memerintahkan TikTok untuk mengubah proses data mereka dalam waktu 6 bulan agar sesuai dengan GDPR. Jika TikTok gagal memenuhi tenggat waktu tersebut, transfer data ke China akan dihentikan total. Graham Doyle dari DPC menyatakan bahwa kegagalan TikTok dalam melindungi data pengguna Uni Eropa membuat data tersebut berpotensi diakses oleh pemerintah China. TikTok mengklaim bahwa keputusan ini tidak mempertimbangkan Project Clover, proyek senilai US$ 12 miliar untuk memastikan pelindungan data penduduk Eropa. CEO TikTok, Shou Zi Chew, menyatakan di depan Kongres AS bahwa TikTok tidak pernah memberikan data pengguna ke pemerintah China. Namun, dalam kebijakan privasi yang diunggah pada 2022, TikTok mengakui bahwa pegawai di China memiliki akses ke data pengguna untuk memastikan pengalaman pengguna yang konsisten dan aman. Kasus ini menyoroti pentingnya pelindungan data pribadi dan kepatuhan terhadap regulasi internasional.

TikTok diperintahkan untuk membayar denda sebesar €530 juta karena mengirim data pengguna Eropa ke server di China, yang melanggar Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa. Komisi Perlindungan Data Irlandia menemukan bahwa TikTok tidak dapat menjamin bahwa data yang ditransfer ke China akan dilindungi dengan standar yang setara dengan Uni Eropa. TikTok didenda €485 juta untuk pengiriman data ke China, dan €45 juta untuk kebijakan privasi yang tidak memadai. TikTok telah memperbarui kebijakan privasinya pada tahun 2022, dan kebijakan baru tersebut dianggap 'mematuhi'. Perusahaan juga berjanji untuk menginvestasikan €12 miliar dalam pusat data di Uni Eropa, tetapi itu tidak cukup untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. TikTok mengklaim bahwa data pengguna hanya diakses dari jarak jauh dari China, dan tidak disimpan di server di sana. Namun, TikTok menemukan bahwa data Eropa yang 'terbatas' telah disimpan di China dan telah dihapus. Ini adalah denda GDPR terbesar ketiga, dengan hanya Meta dan Amazon yang diperintahkan untuk membayar lebih banyak. TikTok telah menerima denda GDPR yang besar sebelumnya sebesar Rp 6.04 triliun ($367 juta) pada tahun 2023 untuk cara mereka memproses data anak-anak. Ruling ini datang saat bisnis TikTok di AS tetap dalam ketidakpastian.

TikTok didenda 530 juta euro oleh pengawas privasi Uni Eropa setelah penyelidikan selama empat tahun menemukan bahwa transfer data aplikasi berbagi video ke China melanggar aturan privasi data ketat di Uni Eropa. Komisi Perlindungan Data Irlandia juga menghukum TikTok karena tidak transparan dengan pengguna tentang di mana data pribadi mereka dikirim dan memerintahkan perusahaan untuk mematuhi aturan dalam enam bulan. TikTok menyatakan tidak setuju dengan keputusan tersebut dan berencana untuk mengajukan banding. Perusahaan mengklaim bahwa keputusan tersebut berfokus pada periode tertentu yang berakhir pada Mei 2023, sebelum mereka memulai proyek lokalisasi data bernama Project Clover yang melibatkan pembangunan tiga pusat data di Eropa. Pengawas Irlandia menemukan bahwa TikTok gagal menangani potensi akses oleh otoritas China ke data pribadi pengguna Eropa di bawah undang-undang China tentang anti-terorisme, kontra-spionase, keamanan siber, dan intelijen nasional. TikTok menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima permintaan data pengguna Eropa dari otoritas China dan tidak pernah memberikan data pengguna Eropa kepada mereka.

Negara-negara Nordik menjadi tujuan menarik untuk pusat data karena suhu yang lebih dingin mengurangi biaya energi. TikTok berencana menginvestasikan €1 miliar untuk membangun pusat data pertamanya di Finlandia, sebagai langkah untuk memindahkan penyimpanan data pengguna Eropa ke benua tersebut. Juru bicara TikTok mengonfirmasi rencana ini, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut. TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance yang berkantor pusat di China, telah berusaha mengatasi kekhawatiran apakah pemerintah China dapat mengakses data warga Eropa yang menggunakan TikTok. Pada tahun 2023, TikTok meluncurkan rezim keamanan data baru yang dijuluki 'Project Clover', dengan rencana investasi €12 miliar selama 10 tahun di tengah tekanan yang meningkat dari para pembuat undang-undang di kedua sisi Atlantik. Beberapa negara, Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan lainnya telah melarang TikTok dari ponsel staf karena kekhawatiran privasi. Pemerintah AS juga telah mengancam akan melarang aplikasi tersebut di AS atas dasar keamanan nasional kecuali aset AS perusahaan tersebut dijual. Langkah ini menunjukkan upaya TikTok untuk meningkatkan keamanan data dan mengatasi kekhawatiran privasi global.