Google Menghadapi Peningkatan Pengawasan Antitrust dan Tantangan Hukum

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan bahwa pemerintahnya menggugat Google karena perusahaan tersebut mengubah nama Teluk Meksiko menjadi 'Gulf of America' untuk pengguna di Amerika Serikat. Pergantian nama ini berdasarkan perintah Presiden Donald Trump saat awal masa jabatannya. Google mempertahankan nama asli 'Gulf of Mexico' bagi pengguna di Meksiko, tapi menambahkan label 'Gulf of America' di wilayah lain, termasuk AS. Hal ini memicu konflik diplomatik karena Meksiko menganggap nama asli harus dipertahankan sesuai batas internasional. Sebelumnya, pemerintah Meksiko sudah mengirimkan surat resmi kepada Google agar tidak mengubah nama wilayah laut tersebut. Namun, Google melalui perwakilannya menyatakan tidak berencana mengubah kebijakan tersebut. Selain Google, beberapa perusahaan teknologi lain seperti Apple juga mengikuti perubahan nama menjadi 'Gulf of America'. Sementara itu, media seperti Associated Press sempat dilarang masuk briefing Oval Office karena menolak menggunakan nama baru itu, dan larangan tersebut kemudian dicabut oleh pengadilan. Polemik ini berlanjut setelah Dewan Perwakilan AS mengesahkan rancangan undang-undang yang mendukung pergantian nama menjadi 'Gulf of America'. Meksiko menegaskan bahwa nama wilayah laut itu adalah masalah internasional yang harus dihormati batasannya.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat baru-baru ini mengusulkan agar Google menjual dua platform iklan digitalnya, yaitu AdX dan DFP. Usulan ini muncul setelah temuan bahwa Google secara ilegal mendominasi pasar teknologi iklan online. Tujuannya adalah untuk menghentikan monopoli dan menciptakan persaingan yang sehat di industri iklan digital. Google menanggapi usulan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka mendukung adanya penawaran yang lebih adil bagi para pesaing. Namun, Google menolak tuntutan agar mereka menjual sebagian dari bisnisnya karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Perusahaan juga menegaskan bahwa divestasi seperti itu malah akan merugikan penerbit serta pengiklan yang menggunakan jasa mereka. Hakim Distrik AS, Leonie Brinkemia, juga menyatakan bahwa Google memiliki tanggung jawab atas kekuatan monopoli mereka di dua pasar iklan digital. Hal ini memperkuat tekanan hukum terhadap Google agar melakukan perubahan terkait pengelolaan bisnis iklan digitalnya. AdX atau Ad Exchange adalah pasar digital yang menghubungkan penerbit ruang iklan dengan pembeli secara langsung. Sedangkan DFP adalah server iklan yang digunakan oleh penerbit untuk menyimpan dan mengelola inventaris iklan digital mereka. Kedua platform ini merupakan bagian penting dari ekosistem iklan digital yang dikontrol oleh Google. Kondisi ini menjadi perhatian karena dominasi Google di pasar iklan digital dianggap dapat mengurangi persaingan serta berdampak negatif pada berbagai pihak, termasuk para penerbit website dan pengiklan. Oleh karena itu, tindakan dari Departemen Kehakiman AS ini diharapkan dapat membuka peluang lebih luas dalam industri teknologi iklan.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan rencana supaya Google melepas dua bisnis utama di bidang iklan digital, yaitu Ad Exchange dan platform manajemen iklan DoubleClick for Publishers. Rencana ini muncul karena Google dianggap telah menyalahgunakan posisinya selama lebih dari 10 tahun untuk menyingkirkan pesaing dan melanggar hukum antitrust. Menurut keputusan pengadilan, Google membuat pelanggan sulit berpindah ke platform iklan lain dengan mengikat layanan-layanan iklannya secara tidak adil. DOJ juga ingin Google berbagi data yang diperoleh dari platform ini agar persaingan iklan menjadi sehat dan memastikan Google tidak menggunakan data dari layanan lain seperti YouTube dan Gmail untuk keuntungan tidak adil. Google menolak usulan DOJ yang menghendaki penjualan bisnis tersebut dan mengatakan jika harus membuat platform iklan baru di luar Google, ini akan memakan waktu lama dan merusak pengalaman pelanggan. Google juga menawarkan solusi berupa perubahan aturan bisnis agar lebih adil, salah satunya menghapus kebijakan yang diangap membatasi persaingan. Rencana DOJ juga mencakup pembuatan API agar platform Google bisa berintegrasi dengan layanan iklan pesaing dan melepaskan kode penting dari platform mereka ke lisensi terbuka. Google juga diminta tidak menghidupkan kembali fitur-fitur yang sebelumnya dianggap memberinya keunggulan tidak adil dalam lelang iklan. Kedua pihak masih berseteru karena Google akan mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan ini, sementara DOJ terus menekan Google lewat berbagai kasus antitrust lain, seperti menuntut Google menyetop bisnis Chrome untuk mengurangi dominasi pasar yang sama.