Courtesy of CNBCIndonesia

KPPU Ungkap Kartel Suku Bunga Pinjaman Online, Lindungi Konsumen Fintech

Mengungkap dan menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga di industri pinjaman online untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.

04 Mei 2025, 10.30 WIB

95 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

KPPU sedang menyidangkan kasus dugaan kartel suku bunga di industri pinjaman online.
Sebanyak 97 penyelenggara pinjaman online diduga melakukan pengaturan bunga secara kolektif.
Penegakan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan persaingan dan melindungi konsumen di sektor keuangan digital.

Jakarta, Indonesia - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga di industri pinjaman online. Penyelidikan KPPU mengungkap adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebanyak 97 penyelenggara layanan pinjaman online diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama melalui kesepakatan internal yang dibuat asosiasi industri, AFPI.

KPPU menemukan bahwa mereka menetapkan tingkat bunga pinjaman yang tidak boleh melebihi suku bunga flat 0,8% per hari, yang kemudian diubah menjadi 0,4% per hari pada tahun 2021. Konsentrasi pasar diduga semakin kuat dengan adanya afiliasi kepemilikan atau hubungan mereka dengan platform e-commerce. Jika terbukti melanggar, para pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga 50% dari keuntungan dari pelanggaran atau hingga 10% dari penjualan di pasar bersangkutan dan selama periode pelanggaran.

Penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem persaingan usaha yang sehat di sektor keuangan digital. Industri fintech dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan, sehingga praktik-praktik anti-persaingan harus dihentikan dan dicegah sejak dini. KPPU memperkirakan, eskalasi perkara ini berpotensi membawa konsekuensi besar bagi lanskap pinjaman online di Indonesia. Penegakan hukum ini menjadi sinyal positif terhadap perlindungan hak peminjam dan efisiensi biaya layanan keuangan digital.

--------------------

Analisis Kami: Penindakan KPPU terhadap dugaan kartel bunga pinjol adalah langkah penting untuk memperbaiki tata kelola industri fintech yang selama ini kurang transparan dan rentan penyalahgunaan kekuatan pasar. Namun, efektifitas sanksi dan perbaikan regulasi akan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan pengawasan terhadap asosiasi dalam jangka panjang.

--------------------

Analisis Ahli:

prof. adi pratama: Kasus ini mencerminkan tantangan regulasi fintech di Indonesia yang harus mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus melindungi konsumen dari praktik monopoli yang merugikan.

dr. sariwijaya: Pengaturan bunga yang ketat tanpa pengawasan dapat memunculkan distorsi pasar, sehingga penegakan aturan antitrust oleh KPPU menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan kompetisi.

--------------------

What's Next: Kasus ini kemungkinan akan mendorong perubahan regulasi dan pengawasan lebih ketat terhadap asosiasi fintech, yang pada akhirnya bisa menurunkan bunga pinjaman online dan memperkuat perlindungan konsumen di sektor finansial digital.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250504090524-37-630731/kppu-segera-sidang-kartel-bunga-pinjol-97-fintech-terseret