Courtesy of CNBCIndonesia

Pengemudi Ojol Tolak Status Pegawai dan Usulkan Perpu untuk Penataan Layanan

Menyampaikan tuntutan pengemudi ojek online untuk menolak status pegawai, menolak potongan 10%, dan meminta penerbitan Perpu sebagai payung hukum layanan ojek online.

17 Jul 2025, 14.30 WIB

207 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pengemudi ojek online menginginkan perlindungan hukum melalui Perpu.
Kekhawatiran terkait pengurangan jumlah driver jika sistem pegawai diterapkan sangat nyata.
Tuntutan untuk menolak potongan fee yang dianggap terlalu tinggi mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan saat ini.

Jakarta, Indonesia - Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat melakukan demo pada tanggal 17 Juli 2025 di Jakarta. Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana sistem pegawai oleh perusahaan ojek online yang dinilai tidak menguntungkan driver.

Menurut Jenderal Lapangan URC, Achsanul Solichin, jika sistem pegawai diterapkan, perusahaan akan melakukan efisiensi yang bisa berakibat pengurangan jumlah driver, terutama bagi pengemudi yang sudah berusia lanjut.

Situasi saat ini sudah sulit karena jumlah permintaan dan jumlah mitra driver tidak seimbang, sehingga penerapan sistem pegawai justru akan memperburuk kondisi ini dan mengancam pekerjaan banyak driver senior.

Selain menolak status pegawai, para pengemudi juga tidak setuju dengan potongan tambahan sebesar 10% karena mereka menilai potongan berjalan saat ini yaitu 15%+5% sudah ideal dan cukup berat.

Mereka juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Perpu yang akan menjadi payung hukum tunggal layanan ojek online agar kebijakan dari semua kementerian terkait bisa seragam dan jelas.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250717141730-37-649948/demo-ojol-mendadak-tolak-jadi-pegawai-ternyata-ini-alasannya

Analisis Kami

"Keinginan pengemudi ojek online untuk tetap berstatus mitra tanpa menjadi pegawai merupakan cerminan ketidakpastian dan kerentanan pekerja informal yang takut kehilangan penghasilan utama mereka. Sementara itu, pemerintah dan perusahaan harus mencari solusi keseimbangan antara efisiensi bisnis dan keberlanjutan pekerja, terutama untuk kelompok rentan seperti pengemudi usia lanjut."

Analisis Ahli

Dr. Andi Wijaya (Ekonom Tenaga Kerja)

"Status pegawai memang dapat meningkatkan perlindungan bagi pengemudi namun berpotensi menaikkan biaya operasional perusahaan yang berujung pada pengurangan driver. Pendekatan regulasi fleksibel yang menyertakan perlindungan sosial bisa menjadi jalan tengah yang ideal."

Prediksi Kami

Jika tuntutan pengemudi tidak diakomodasi, kemungkinan terjadi konflik lebih besar antara pengemudi dan perusahaan, serta ancaman kehilangan penghasilan bagi pengemudi usia lanjut, sementara regulasi tunggal dari pemerintah bisa memperjelas situasi tapi membutuhkan proses panjang.